logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Indonesia

Dewan Pengawas Jaga KPK dari Otoritas Berlebih

INILAHCOM, Jakarta - Pakar Hukum dari Universitas Lampung, Yhanu Setiawan mengaku sejalan dengan pemikiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal wacana pembentukan Dewan Pengawas untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini jadi salah satu usulan dalam revisi Undang-Undang KPK.

"Saya kira keniscayaan adanya perubahan pada suatu regulasi dan institusi kenegaraan," kata Yhanu, Jumat (13/09/2019).

Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokrasi sudah seharusnya menerapkan checks and balances agar tidak ada otoritas berlebih yang dimiliki oleh suatu lembaga negara.

"Semua harus sejalan dengan spirit negara hukum dan demokrasi," lanjutnya.

Mantan anggota Komisi Informasi Pusat itu menjelaskan, Dewan Pengawas bagi KPK nantinya akan memberikan batasan yang jelas dan terukur terkait mekanisme penyelenggaraan dan sistem kerja kelembagaan negara.
Selain itu, etik dan perilaku pimpinan serta anggota KPK menjadi salah satu unsur penting yang perlu diawasi.

"Kita justru berharap, desain dan perancangan instrumen hukum anti korupsi pada saat ini lebih komprehensif dan komplementer dari yang sudah ada sebelumnya," jelas Yhanu.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi telah menandatangani Surat Presiden untuk revisi UU KPK ke DPR pada 12 September 2019. Kemudian dalam jumpa pers di Istana Negara pagi tadi, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Dewan Pengawas bagi KPK diperlukan.

"Setiap lembaga negara: Presiden,MA, DPRbekerja dengan prinsipcheckand balance.Ini mengurangi penyalahgunaan wewenang. Kalau ada dewan pengawas itu sesuatu yang wajar," tegas Jokowi. [hpy]

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO