logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Indonesia

DPR Perkuat Hubungan dengan Parlemen Negara Negara Pasifik

JAKARTA - Delegasi DPR pada Selasa (14/1/2020) melakukan pertemuan dengan Parlemen negara-negara Pasifik di sela-sela pertemuan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-28 di Canberra, Australia.

Pertemuan yang diinisiasi DPR itu bertujuan untuk memperkuat hubungan antar parlemen dengan negara-negara tetangga tersebut.

Ada sembilan negara Pasifik menghadiri pertemuan tersebut, yakni Tonga, Tuvalu, Nauru, Palau, Niue, Cook Islands, Kiribati, Samoa, dan Solomon Islands. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon dan didampingi Wakil Ketua BKSAP dari Partai Demokrat Putu Supadma Rudana. Pertemuan selama sekitar satu jam tersebut berjalan dalam suasana keakraban dan persahabatan.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua BKSAP menyampaikan keinginan untuk memperkuat engagement dengan negara negara Pasifik. "Kita ingin memperkuat hubungan antara DPR dengan parlemen negara negara Pasifik tersebut," kata Fadli Zon.

Dalam kesempatan tersebut, Fadli sekaligus menyampaikan undangan pada mereka untuk hadir pada pertemuan ke-2 Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang akan diselenggarakan tanggal 8-9 Juli 2020 di Jakarta.

Parlemen negara-negara Pasifik menyambut baik undangan tersebut dan menghargai inisiatif Indonesia untuk penguatan kerjasama antara Indonesia dan negara negara Pasifik.

“Diharapkan IPPP yang kedua ini bisa mengikuti kesuksesan penyelenggaraan pertama pada tahun 2018 lalu. Saat itu mayoritas negara-negara di Pasifik hadir dan berpartisipasi aktif,” papar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini. Langkah ini dinilainya merupakan salah satu tugas DPR dalam parliamentary diplomacy.

Pada pertemuan IPPP pertama yang dihadiri oleh 16 negara menghasilkan Chair’s Statement yang menggarisbawahi mengenai peluang dan tantangan bersama yang dihadapi Indonesia dan negara-negara Pasifik. Di antaranya soal kemaritiman dan sampah laut, pendidikan dan peningkatan kapasitas, keterwakilan gender, serta tantangan-tantangan bersama dari sisi perubahan iklim dan IUU Fishing.

Untuk pertemuan tahun ini, negara-negara Pasifik tersebut mengusulkan pembahasan isu-isu terkait perubahan iklim, kesehatan, kelautan, perikanan, konservasi, dan pariwisata. Selain itu mereka tertarik untuk melakukan kunjungan ke sentra industri seperti perikanan dan kelapa serta mempelajari kemajuan pengelolaan pariwisata di Indonesia.

Menurut Fadli, upaya menggandeng negara negara Pasifik sangat penting. Salah satunya adalah karena lima provinsi di Indonesia ada di wilayah tersebut, yakni Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dan penduduk lima provinsi tersebut berjumlah sekitar 11 juta jiwa.

"Nah kalau dibandingkan dengan negara negara Pasifik lain sebetulnya kita yang terbanyak, namun selama ini kita belum engagement dengan mereka secara serius, " paparnya.

Karena itu, sudah saatnya Indonesia sungguh-sungguh membangun hubungan yang erat dengan negara tersebut.

"Indonesia sebagai negara besar di kawasan ini harus menjadi leader. Kita harus ambil inisiatif bukan menunggu, " tandas Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini.

Fadli mengingatkan agar tidak salah dalam menyikapi negara negara Pasifik. Meski jumlah penduduk dan wilayahnya tidak besar, mereka berstatus negara dan memiliki satu suara di PBB.


"Kita mungkin kaget ada enam negara Pasifik ini yang kurang sejalan dengan politik luar negeri kita. Saya kira salah satunya karena mereka tak mengenal Indonesia," ungkapnya sambil mengatakan sebuah pepatah tak kenal maka tak sayang. Karena itu, sangat penting untuk mengenalkan Indonesia kepada negara negara kawasan Pasifik tersebut.

Fadli tidak menampik pendekatan kepada negara negara Pasifik salah satunya untuk kepentingan politik Papua. Karena, isu Papua secara politik sangat menjual sehingga diplomasi kepada negara negara Pasifik sekaligus untuk memberikan pemahaman yang benar tentang Papua.

Menurut dia, Papua sudah lama menjadi bagian dari Indonesia. Warga Papua bisa hidup dan berada di manapun wilayah Indonesia. "Mereka bisa jadi menteri, duta besar dan masih banyak lagi, " katanya.

(dam)

Themes
ICO