Indonesia

Kecewa Dicueki OPD, NA: Ya Diamputasi

MAKASSAR, BKM — Salah satu persoalan yang saat ini dihadapi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel adalah penertiban aset. Terutama aset yang berupa lahan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017, hampir 50 persen dari lahan milik Pemprov Sulsel saat ini belum mengantongi sertifikat. Nilainya hampir mencapai Rp1 triliun. Tepatnya Rp945 miliar.
Daftar aset tanah tersebut seluas 14.051.964 yang terbagi 453 bidang. Aset itu ada di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Aset tanah yang belum bersertifikat terbanyak di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Total ada 139 bidang dengan luasan total 5.085.021,85 meter persegi. Dengan nilai Rp13,6 miliar lebih. Kemudian Dinas Kehutanan 93 bidang. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) ada 87 bidang lahan.
Karena belum memiliki sertifikat, banyak lahan pemprov yang rawan untuk diserobot pihak ketiga.
Beberapa kasus, aset milik pemerintah seringkali diklaim oleh orang lain karena tak adanya bukti kepemilikan. Salah satu contohnya adalah lahan pertanian milik Pemprov Sulsel di Batukarope, Kabupaten Bulukumba. Juga lahan perkebunan di Kabupaten Luwu Utara yang sudah dikuasai oleh warga.
Persoalan aset ini selalu menjadi catatan penting BPK saat melakukan audit terhadap laporan pemeriksaan keuangan daerah. Karena menjadi salah satu pertimbangan apakah laporan keuangan bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau tidak.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ketika dikonfirmasi persoalan itu, Sabtu (15/9) belum menerima laporan dari Biro Aset terkait hal itu.
“Pemprov? Belum tahu kita,” ungkapnya.
Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu mengaku sebenarnya sudah meminta data mengenai aset milik Pemprov Sulsel ke OPD terkait. Bukan hanya aset berupa lahan. Tapi juga kendaraan yang dimiliki. Namun hingga saat belum direspons.
“Saya bilang Biro Aset, sudah tiga hari saya minta. Termasuk aset berupa kendaraan. Saya nggak ngerti juga kenapa sampai saat ini belum dikumpulkan,” cetus Nurdin.
Dia berjanji akan menyelesaikan persoalan aset satu persatu. Dimulai dari kendaraan. Semua kendaraan milik Pemprov Sulsel harus diinventarisasi. Mulai dari jumlah, usia kendaraannya, hingga kebutuhan.
“Kita mau tahu berapa kendaraan kita. Usianya berapa. Kalau usia tua, dilelang terbuka saja, supaya biaya pemeliharaan kita tidak banyak. Setelah itu, baru masuk ke aset lainnya,” ungkap Nurdin.
Menurut dia, penyelesaian persoalan aset sebenarnya hanya pada kemauan saja. Dia hanya minta data mana aset yang sudah bersertifikat, mana yang belum. Setelah data diperoleh, undang pertanahan supaya segera dibuatkan alas hukumnya.
Namun, Nurdin mengaku cukup kecewa dengan respon kepala OPD yang dinilai lamban menanggapi perintahnya. Karena dicueki, dia menyiapkan strategi. Bila sudah memerintahkan dua hingga tiga kali namun tidak ditindaklanjuti, terpaksa harus melakukan langkah amputasi. Artinya, OPD yang tidak bisa mengikuti ritme atau irama kerjanya, akan diganti dengan orang yang lebih profesional.
“Jujur saja, saya agak berat di pemprov. Karena meminta apa saja berat sekali. Padahal kita ini sudah menyampaikan mohon dukungan, mohon dibantu, itu persoalannya kita. Makanya saya cari strategi. Terakhir ya amputasi. Biar kita bisa lebih cepat bergerak. Kalau kita terhalang-halangi terus berat sekali. Minta tolong itu sekali dua kali, kalau ketiga kali kita jenuh itu. Kalau saya, harusnya tunjukkan keseriusan menghadap. Pak mohon izin, ada tugas yang saya harus selesaikan. Ini, lari-lari semua. Hilang,” ketusnya.
BKM yang melakukan penelusuran, mendapati data aset berbeda dengan yang dikantongi BPK. Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah mendata, dari 792 bidang tanah milik pemprov, yang bersertifikat 367 lahan dan 363 belum. Sisanya 62 persil dalam upaya pensertifikatan. Untuk aset bersoal atau diklaim orang lain ada beberapa.
Penjabat Sekretaris Provinsi Sulsel Tautoto Tana Ranggina, dalam sebuah pertemuan yang membahas masalah aset belum lama ini, mengatakan BPK memang memberi catatan terkait persoalan aset milik Pemprov Sulsel.
Saat ini, ada yang sementara berproses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pengurusan sertifikatnya. Menurutnya, aset yang paling banyak bersoal di pemprov berupa lahan pertanian dan perkebunan di sejumlah daerah. (rhm/rus)

Football news:

Thomas Tuchel: Atalanta is pressing and scoring a lot. PSG must play carefully
Barcelona have agreed with Lautaro, but the transfer depends on the sale of Coutinho
Mourinho about the Amazon documentary: I don't like the feeling that I'm in Big brother
Aguero will not have time to recover for the match with Real Madrid
Marcelo will miss the rest of the season in La Liga due to an adductor muscle injury
Telephone Interview, disinfection of the rails, the ban lifts. We checked-antivirus measures in the NPL really work (well, almost)
David De Gea: I hope to play 400 more games for Manchester United