Indonesia

Kepala Bappenas-Gubernur Anies Bahas Ibu Kota, Terungkap Peluang Growth Pole

JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa sebelum berbicara perihal badan otorita untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim), harus ada pembahasan perundang-undangannya terlebih dahulu. Hal ini dibahas dalam rapat tertutup di Kementerian PPN/Bappenas hari ini.

"Karena itu sebelum kita bicara soal badan otorita ini nanti, kita bicara dulu mengenai peraturan perundang-undangan yang melekat," ucap Suharso di Kementerian PPN/Bappenas, Jumat (15/11/2019).

Baca Juga: Menko Luhut: Pembangunan Ibu Kota Baru Cukup 3 Tahun

Menurutnya, perundang-undangan ini sebenarnya sudah ada namun tersisip ke dalam undang-undang lain. Sehingga, nantinya UU ini akan ditarik dan dikumpulkan menjadi satu.

"Yang saat ini tersedia dan sedemikian rupa mungkin ada terselip di beberapa UU dan itu kita akan tarik jadi satu UU sendiri yang kita sebut sebagai proses atau mekanisme omnibuslaw," jelasnya.

Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa Tiba di Istana Negara

Dengan demikian, maka akan ada perubahan yang signifikan di DKI Jakarta. Bahkan, Suharso juga menyampaikan dalam rapat tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertanyakan apakah yang dipindahkan ke Kaltim hanya ibu kota negara atau ibu kota pemerintahan saja.

Baca Juga: Luhut hingga Anies Datangi Kementerian PPN, Ada Apa?

Suharso mengatakan bahwa nantinya Kaltim akan menjadi ibu kota negara sekaligus pemerintahan. Dia pun mengungkapkan alasannya.

"Bersama dengan itu maka akan ada perubahan betul di DKI. Tadi seperti disampaikan Pak Anies mengenai apakah fungsi ibu kota (Kaltim) itu ibu kota negara atau pemerintahan. Tentu kita mau itu ibu kota negara dan pemerintahan," ujar Suharso.