CIMAHI, (PR).- Kuota angkutan sewa khusus atau dikenal dengan taksi online atau angkutan online (angkolin) Kota Cimahi ditetapkan sebanyak 476 unit. Siapa yang melanggar aturan ini bakal disanksi mulai 1 Februari 2018. Pihak penjual jasa angkolin diminta segera mengurus perizinan agar bisa beroperasi secara legal.

Demikian diungkapkan Kepala Seksi Angkutan Dishub Kota Cimahi Ranto Sitanggang, Minggu, 14 Januari 2018). "Sehubungan dengan penetapan kuota dari Dinas Perhubungan Jabar tersebut, kalau sudah menjadi aturan tertulis maka mau tidak mau, suka tidak suka, Dishub Kota Cimahi patuh terhadap aturan tersebut," ujarnya.

Langkah Pemkot Cimahi ini sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Keputusan Gubernur Nomor 550/Kpe.1064-Dishub/201. Surat ini tentang penetapan wilayah operasi dan rencana kebutuhan angkutan sewa khusus di daerah Jawa Barat.

Isinya, Dishub Jawa Barat memberikan kuota angkutan online untuk wilayah Kota Cimahi sebanyak 476 unit. Untuk wilayah operasi Bandung Raya kuota mencapai 4.542 unit, selain Kota Cimahi 476 unit, juga Kota Bandung 2.919 unit, Kabupaten Bandung 515 unit, Bandung Barat 504 unit, serta Sumedang 128 unit. "Pengawasan kita lakukan bersama daerah sekitar di wilayah Bandung Raya," ucapnya.

Harus uji KIR

Mekanisme perizinan taksi online harus diajukan oleh badan hukum. "Badan hukum mengajukan ke Dishub sesuai domisili untuk mendapat rekomendasi untuk mengajukan izin operasional yang diterbitkan Pemprov Jabar. Tanpa rekomendasi dishub kab/kota, izin operasional dari Pemprov Jabar tidak akan keluar," katanya.

Kendaraan angkolin juga harus melakukan uji KIR sesuai daerah domisili. Pengendara angkolin harus mengantongi SIM A Umum, bukan SIM A pribadi.

Aturan mengikat tersebut berlaku 1 Februari 2018, sesuai masa tenggang yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 yaitu 3 bulan terhitung sejak November 2017-Akhir Januari 2018.

"Masa tenggang diberikan kepada pemerintah daerah dan penyedia jasa layanan taksi online untuk mengurus dan mempersiapkan. Mulai 1 Februari, kalau ada yang beroperasi tanpa izin berarti ilegal dan bakal dikenakan sanksi sesuai UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan," ungkapnya.

Pihaknya berharap semua pihak bisa menaati aturan tersebut. "Rekomendasi dan izin operasional terbit jika kuota masih terbuka," tuturnya.***