logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Indonesia

Kuota Jebol, Asososiasi Tambang Bantah Selewengkan Solar Subsidi

JAKARTA - Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining Association/IMA) membantah sebagai salah satu biang kerok penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.

Hal itu sebagai bentuk respon atas tudingan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bahwa industri pertambangan sebagai spekulan penyebab over kuota solar.

"Kalau ada operasi tambang yang menggunakan solar bersubsidi itu tidak benar karena solar bersubsidi digunakan untuk kebutuhan masyarakat umum," ujar Ketua IMA, Ido Hutabarat di Jakarta, Minggu (25/8/2019).

Menurut dia, seluruh industri pertambangan selalu membeli solar tanpa subsidi. Adapun para pelaku industri pertambangan, imbuhnya, tentu mengetahui peruntukan penggunaan BBM subsidi.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono juga membantah tudingan tersebut. Menurut Joko, industri kelapa sawit selama ini selalu membeli BBM langsung dari PT Pertamina (Persero) berupa solar non subsidi.

"Kebijakan yang lucu, pemerintah tidak mengendalikan BBM bersubsidi tapi industri yang terkena imbasnya. Padahal kami selalu membeli solar tanpa subsidi langsung dari Pertamina," kata dia.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa industri sawit maupun pertambangan tidak mungkin membeli solar bersubsidi. Selain jangkauannya sulit ditengah hutan dan tidak mungkin membeli di SPBU, ia juga mengetahui BBM bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Tidak mungkin operasional di tengah hutan belinya di SPBU karena industri butuhnya ribuan ton," tandas dia.

Joko justru mempertanyakan tudingan yang dilakukan BPH Migas bersama Pertamina terkait potensi over kuota BBM bersubsidi jenis solar pada tahun ini. Pasalnya tudingan tersebut tidak masuk akal karena industri pertambangan dan perkebunan sawit butuh ribuan ton BBM untuk operasional.

"Kalaupun menggunakan truk yang dicurigai beli solar subsidi ke SPBU untuk operasional industri, itu mampu beli berapa sih, paling berapa puluh liter. Sedangkan operasional tambang ataupun sawit butuh ribuan liter solar," ujar Joko.

Berdasarkan hasil verifikasi BPH Migas, realisasi volume BBM bersubsidi jenis solar sepanjang tahun ini berpotensi melebihi kuota sebesar 1,4 juta kiloliter (kl) atau 9,6% dari kuota yang telah ditetapkan APBN 2019 sebesar 14,5 juta kl. Adapun jumlah kuota tersebut lebih kecil dibandingkan jumlah kuota BBM bersubsidi tahun lalu sebesar 15,62 juta kl.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menyebut salah satu penyebab over kuota solar karena maraknya praktikpenyelewengan BBM bersubsidi oleh industri tambang dan industri yang sedang menggeliat yakni, kelapa sawit.

Berdasarkan laporan BPH Migas ada 10 daerah dengan tingkat penyalahgunaan BBM bersubsidi tertinggi yakni di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Sumatra Barat, Bangka Belitung, Kalimatan Timur, dan Jawa Timur.

Adapun jumlah kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi pada 2016 sebanyak 361 kasus, 2017 sebanyak 187 kasus, 2018 dengan 260 kasus, dan 2019 sebanyak 136. Dari jumlah kasus tersebut, 140 kasus sudah masuk tahap penyidikan, 75 kasus masuk tahap penuntutan, dan 45 kasus sudah sampai tahap persidangan.

(ven)

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO