Indonesia

Memaknai RUU Pesantren

Jazilul Fawaid
Ketua Fraksi PKB MPR RI

TIDAK bisa diingkari fakta sejarah me­nun­jukkan ba­gai­mana pesantren dengan para santrinya menjadi avant garde dalam perjuangan merebut kemerdekaan dan juga membentengi nation state  dari ideologi-ideologi yang ber­usaha mengusiknya. Kalangan pesantren, dengan cara dan juga riyadhahnya tersendiri terbukti ikut mewarnai tegak berdirinya republik ini. Bahkan, jauh sebelum republik ini berdiri, pesantren sudah me­na­na­mkan nilai-nilai se­ma­ngat rasa cinta terhadap Ibu Per­tiwi.

Dalam buku Fatwa dan Re­solusi Jihad  karya Agus Su­nyoto (2017) digambarkan ba­gai­mana heroisme para santri da­lam membentengi republik ini. Pertempuran 10 Novem­ber 1945 adalah bukti konkret bahwa perlawanan Indonesia ma­sih ada. Nyali arek-arek Su­rabaya terlecut senapas de­ngan semangat santri untuk mem­bentengi bangsa ini dari pe­nin­dasan dan juga penja­jah­an.

Sayangnya, narasi tentang heroisme kalangan pesantren baru muncul belakangan. Se­ti­daknya setelah reformasi ber­gaung. Pada zaman sebelum reformasi, terutama saat Orde Baru, kalangan pesantren nam­paknya disembunyikan di se­mak-semak zaman. Kaum pe­santren dipinggirkan. Ka­la­ngan santri dilemparkan dari gelanggang ruang-ruang sosial bangsa dan negara. Akibatnya, yang terjadi seperti yang sama-sama kita saksikan, kiprah san­tri terkesan meredup.

Politik marginalisasi yang dilakukan oleh Orde Baru jelas berimbas pada bagaimana san­tri memosisikan dirinya. Ka­la­ngan pesantren memilih untuk menangkup diri. Meminjam Istilah Horikoshi (1999), kaum pesantren cenderung me­ne­rap­kan politik isolasi diri. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membentengi diri dari kontestasi yang tidak fair  dan ujungnya diyakini merugikan kalangan pesantren.

Ruang-ruang sosial dan juga politik saat itu barangkali merupakan ruang-ruang yang sesak dan pengap. Namun, ti­dak bisa dingkari beberapa san­tri—sebagai sebuah pe­nge­cu­a­lian—erbukti tetap berhasil ber­kiprah di level nasional, da­lam konteks politik ke­bang­saan. Sebut saja misalnya KH Idham Chalid dan juga KH Sai­fuddin Zuhri. Ini artinya pe­santren boleh menentukan si­kap untuk mengisolasi diri, na­mun tidak menutup ke­mung­kinan ­ada santri-san­tri yang “menerobos” dan mencoba “menjebol” tembok sejarah de­ngan masuk be­r­ki­prah, dan se­kaligus juga di wak­tu yang ber­samaan ber­ta­rung di level na­sional, bah­kan internasional.

Memberi Saham 
Kemerdekaan Indonesia, tentu saja sebagaimana fakta sejarah tidak bisa dipisahkan dengan andil perjuangan ka­la­ngan pesantren. Kalangan pe­san­tren bahu-membahu meng­halau penjajahan. Belum lagi sebagaimana dinyatakan oleh temuan-temuan terbaru bah­wa sebelum kemrdekaan, fak­ta­nya perlawanan-perlawanan di sejumlah daerah diinisiasi oleh gerakan tarikat yang tentu saja itu artinya dari kalangan pesantren. Doktrin jihad mem­bela negara untuk mengusir penjajah nampak sekali sangat efektif melecut perjuangan ka­langan pesantren.

Maka sebagaimana yang da­­pat kita lihat bersama saat ini, kita berhasil merdeka da­lam arti mengusir bentuk pen­ja­jahan yang paling kasatmata. Hal ini sangat urgen untuk dikemukakan guna memberi konteks bahwa kalangan pe­san­tren memiliki saham yang sangat besar dalam perjuangan mendirikan republik ini. De­ngan tegas harus dinya­ta­kan bahwa salah satu unsur yang membidani lahirnya re­pu­blik Indonesia adalah pesantren.

Pernyataan ini bukan ber­arti ingin membesar-besarkan jasa kalangan santri. Justru yang menjadi titik poin adalah jika selama ini kalangan na­sionalis memiliki jargon jas me­rah  yang berarti jangan sekali-kali melupakan sejarah, maka kalangan pesantren juga me­miliki jargon jas hijau  yang me­miliki arti jangan sekali-kali menghilangkan jasa ulama. Kuncinya adalah bagaimana harus meletakkan sejarah pada proporsinya.

Dengan begitu maka diharapkan kehidupan sosial berbangsa dan bertanah air akan berjalan dengan fair dan proporsional. Artinya ka­langan pesantren tidak lagi di­posisikan sebagai “anak tiri” se­jarah. Padahal sumbangsihnya bukan saja sebatas mem­per­juang­kan kemerdekaan, na­mun jauh daripada itu mengisi kemerdekaan dengan me­na­namkan nilai-nilai Pendidikan yang berbasis nilai-nilai akh­lak, karakter dan juga budi pekerti.

RUU Pesantren 
Dalam bingkai filosofi ber­pikir antara lain seperti yang disebutkan di atas, Rancangan Undang-undang (RUU) Ma­dra­sah dan Pesantren men­coba un­tuk diperjuangkan. Per­jua­ngan panjang tersebut dimulai pada sekitar pertengahan 2016. Pel­bagai diskusi dan pe­­r­debatan mewarnai. Namun, tentu saja banyak pihak yang mendukung. Dukungan utama dirasakan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ula­ma (PBNU).

PBNU menyatakan mem­be­ri­kan dukungan penuh atas pengajuan draf RUU Pen­di­dik­an Madrasah dan Pesan­tren yang digagas oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) pada 2016 itu. Du­ku­ngan ter­sebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj. Per­nyataan yang tentu saja me­mantik dan mendongkrak se­ma­ngat juang kami di DPR.

Football news:

An autobiography about Modric's career will be published in Russian
Dani Alves on Ramos' foul: Real Madrid have taught us to do more than we are used to
Barcelona played the best match at Setien. Even Griezmann scored: a perfect parachute after a heel pass from Messi
Arsenal have nothing to celebrate, they have to take every opportunity. Mourinho responded to the gunners' joke about Tottenham
Kike Of Setian: I understand less and less VAR
MATIC has extended his contract with Manchester United until 2023
With the death of Morricone, part of the world's cinema goes. De Laurentiis on the composer