logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Indonesia
An article was changed on the original website

Ombudsman Temukan 4 Potensi Maladministrasi Izin Senpi Sipil

Jakarta - Ombudsman menemukan adanya potensi maladministrasi dalam proses perizinan senjata api (senpi) non-organik untuk masyarakat sipil.

"Kami menemukan ada beberapa hal yang terjadi potensi maladministrasi. Ada empat potensi yang mungkin terjadi," kata anggota Ombudsman Adrianus Meliala dalam jumpa pers di kantor Ombudsman, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Potensi maladministrasi ini ditemukan Ombudsman setelah berinisiatif melakukan kajian dengan mendatangi Polda Sumut, Polda Jateng, dan Polda Metro Jaya. Adrianus mengatakan maladministrasi pertama terkait izin perpanjangan yang tidak melalui proses uji menembak dan psikologis.

"Seharusnya dilakukan juga tes menembak, psikologi, seperti persyaratan awal. Hal itu kami rasa penting karena orang harus sehat secara psikologis dan jasmani," jelas Adrianus.

Selain itu, menurut Adrianus pembayaran izin seharusnya dilakukan secara non tunai untuk menghindari potensi pelanggaran.

Adrianus juga mengungkap soal penarikan senpi dengan pemilik yang sudah pindah rumah dan masalah pergudangan yang layak untuk menampung senjata api.

"4 hal tersebut kami sudah mengajukan saran kepada Kapolri merevisi peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015, khususnya mengenai 4 hal, komponen standar agar menyesuaikan ketentuan Pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang (Pelayanan Publik)," ujar Adrianus.

Sementara itu, Inspektorat Wilayah III Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, Brigjen B Suharno mengapresiasi kajian dari Ombudsman sebagai masukan untuk Polri.

"Mudah mudahan nanti ke depan Polri jadi lebih baik. Yang menyangkut senpi non organik, nanti akan kami bahas, untuk perkap pasti menunggu tidak akan cukup 60 hari, mungkin yang bisa lebih cepat SOP," imbuhnya.


(fdn/fdn)
Themes
ICO