Indonesia

Penjelasan BPK Atas Pernyataan Terdakwa Kasus Jiwasraya Benny Tjokro

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penjelasan atas Pernyataan Terdakwa Kasus Asuransi Jiwasraya dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (22/10/2020) yang dimuat oleh sejumlah media massa. Melalui keterangan tertulis, Sabtu (24/10/2020), BPK memberikan sejumlah poin penjelasan, sebagai berikut:

1. Saat ini kasus Jiwasraya sudah masuk pada proses peradilan dan BPK tidak ingin memberikan pendapat yang akan mengganggu proses tersebut.

2. Terhadap kasus Jiwasraya, BPK telah melakukan pemeriksaan investigasi maupun Penghitungan Kerugian Negara (PKN) berdasarkan permintaan Aparat Penegak Hukum secara profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ketat dan terukur. Semua hasil pemeriksaan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau pihak Aparat Penegak Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban.

(Baca juga: Ini 4 Fakta Menarik di Balik BUMN Pengganti Jiwasraya)

3. BPK menghormati seluruh hasil persidangan di Pengadilan Tipikor dalam kasus Jiwasraya. Terhadap pernyataan-pernyataan yang dapat mengganggu baik reputasi maupun kredibilitas BPK secara kelembagaan, perlu kami sampaikan bahwa laporan hasil PKN yang diterbitkan oleh BPK, merupakan dukungan dari proses penegakan hukum, atau pro justicia yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung.

4. Berbeda dengan jenis pemeriksaan atau audit BPK lainnya, PKN dilakukan dengan syarat apabila penegak hukum telah masuk pada tahap penyidikan. Penetapan tersangka dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini oleh Kejaksaan Agung.

5. Secara prosedur, Aparat Penegak Hukum mengajukan kepada BPK untuk melakukan PKN. Tahap selanjutnya adalah ekspose, atau gelar perkara. Dimana dalam tahap tersebut disajikan informasi oleh penyidik mengenai konstruksi perbuatan melawan hukum yang mengandung niat jahat. Dari ekspose tersebut yang sudah disampaikan oleh Aparat Penegak Hukum dengan penyidikan dari bukti-bukti permulaan yang cukup, BPK berkesimpulan bahwa konstruksi perbuatan melawan hukumnya jelas, dan telah didukung oleh bukti permulaan yang memadai. Atas dasar ini, penghitungan kerugian negaranya dapat dilakukan. PKN dilaksanakan dengan menerapkan SPKN.

(Baca juga: Soal Wana Artha, Benny Tjokro Sebut Jaksa Lakukan Kekeliruan)

6. Saat ini Benny Tjokro juga sedang menghadapi proses penyidikan dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Pimpinan BPK.

7. Pimpinan BPK tidak pernah melindungi pihak tertentu dalam pemeriksaan atau memaksakan hasil audit tanpa bukti yang jelas. BPK menghitung PKN dengan konstruksi perbuatan melawan hukum dan tersangkanya ditetapkan oleh Kejaksaan Agung.

(ind)

Football news:

Steve McManaman: Real Madrid are an aging team. They need new players if they want to reach their previous heights
ISCO could move to Sevilla in January. Lopetegui is personally Interested
Bilyaletdinov about the Champions League: Loco can leave the group. Unmotivated Bayern can be beaten in the 6th round
Zlatan Ibrahimovic: I Thought about retiring, but I wanted to change the mentality of Milan
Vasco da Gama sports Director: Balotelli will be like Maradona for us
Real Madrid won't buy Mbappe in the summer of 2021 due to the crisis (Le Parisien)
Ibra scores in 39, Buffon drags in 42, Ronaldo has no plans to finish. Is football really getting old?