Jakarta (ANTARA) - Terdapat beberapa berita politik kemarin (Senin, 29/9) yang menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca, yakni Panglima TNI tegaskan netralitas TNI pada pilkada hingga rencana Bakamla bangun pangkalan di NTB

Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:

Panglima TNI pastikan netralitas TNI dalam Pilkada serentak

Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, memastikan netralitas TNI dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020, sebagaimana dia katakan dalam rapat internal TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Rapat internal itu juga dihadiri Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan jajaran panglima Komando Utama TNI melalui konferensi video.

Selengkapnya di sini

Pimpinan DPR sarankan pemerintah segera terbitkan Perppu Pilkada

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyarankan agar pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada.

"Harapannya pemerintah sesegera mungkin mengeluarkan Perppu tentang Pilkada," kata Azis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini

Bawaslu RI: Pilkada di tengah pandemi corona tidak mudah

Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, Abhan mengatakan, Pilkada 2020 di tengah pandemi virus corona tidak mudah, karena kegiatan politik harus diselaraskan dengan protokol kesehatan COVID-19.

"Pilkada di tengah pandemi virus corona bukan tugas yang mudah, karena harus mengawasi tahapan yang juga sekaligus harus menerapkan protokol kesehatan," ujarnya saat meninjau tahapan pengawasan Pilkada Kabupaten Bangka Tengah, Babel, Senin.

Selengkapnya di sini

DPR: PM Vanuatu tidak hormati kedaulatan NKRI

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengkritik keras pernyataan Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman terkait masalah hak asasi manusia (HAM) Papua yang disampaikan dalam sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) karena tidak menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dia menilai pernyataan PM Vanuatu merupakan hal yang sangat tidak pantas, tidak etis, dan tidak menghargai serta menghormati kedaulatan negara lain.

Selengkapnya di sini

Badan Keamanan Laut akan bangun pangkalan di NTB

Pemerintah Provinsi NTB menyambut baik rencana Badan Keamanan Laut yang akan membangun pangkalan laut di wilayah perairan Nusa Tenggara Barat, di wilayah yang menjadi bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia II.

Hal ini mengemuka saat Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, menerima audiensi Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Tengah Badan Keamanan Laut, Laksamana Pertama Bakamla Leonidas Braksan, di ruang kerjannya, di Mataram, Senin.

Selengkapnya di sini

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020