logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Indonesia

Prabowo Patok Tax Ratio 16%, Masuk Akal?

INILAHCOM, Jakarta - Dalam debat capres-cawapres pertama di Jakarta, Kamis (17/1/2019), Prabowo Subianto akan menaikkan gaji PNS dengan menggenjot pajak.

Prabowo bilang, minimnya gaji PNS menjadi salah faktor masih tingginya praktik koruktif di negeri ini. Untuk itu, dirinya menawarkan solusi menggenjot pajak untuk mensejahterakan PNS.

Apalagi, kata Prabowo, tax ratio yang menjadi alat ukur kinerja perpajakan masih di bawah 10%. Tergolong rendah. Di mana, tax ratio merupakan perbandingan antara perolehan pajak dengan Pendapatan Domestik Bruto (Produk Domestik Bruto/PDB).

Untuk tax ratio, Prabowo mematok angka 16%. Kalau diasumsikan tax ratio 2018 sebesar 10% maka ada lompatan 6%. Ini cukup signifikan. Tentu saja tidak bisa dalam setahun direalisasikan. Kalau terlalu cepat, sektor usaha bisa kocar-kacir. Ujung-ujungnya mengganggu perekonomian nasional.

Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, tax ratio sangat menentukan sukses-tidaknya pembangunan. Dengan tax ratio 16% sangat efektif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Intinya, Yustinus sepakat dengan ide capres nomor 02 itu. Hanya saja ada catatannya. "Yang patut dicermati adalah menjadikan kenaikan tax ratio sebagai solusi jangka pendek karena akan digunakan untuk mengatasi akar permasalahan korupsi, yakni gaji PNS dan aparat penegak hukum yang dianggap masih rendah. Logika sederhana, pemerintah ingin menarik pajak lebih besar dari rakyat, untuk membiayai para aparatur negara yang tugasnya melayani kepentingan rakyat," ujar Yustinus.

Masih kata Yustinus, tax ratio bukanlah satu-satunya alat ukur kinerja institusi pemungut pajak. Ada beberapa faktor dan kondisi yang perlu diperiksa dan dibandingkan. Misalnya, besaran insentif pajak, besarnya sektor informal (underground economy), insentif untuk menghindari pajak, kehandalan sistem, tingkat kepatuhan pajak, dan lain-lain.

Pada 2017, tax ratio Indonesia sebesar 8,47% (dalam arti sempit, penerimaan pajak yang dikelola Ditjen Pajak saja). Dalam arti luas besarannya mencapai 10,58% (termasuk bea cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP sumber daya alam).

Dalam arti luas, tax ratio Indonesia masing-masing mencapai 14,6% (2012); 14,3% (2013); 13,7% (2014); 11,6% (2015), 10,8% (2016), 10,7% (2017), dan 11,5% (2018).

Pendapatan negara (pajak, bea cukai dan PNBP) pada 2014 sebesar Rp1.386 triliun; Rp1.341 triliun (2015); Rp1.349 triliun (2016); Rp1.439 triliun (2017); dan Rp1.664 triliun (2018). Pendapatan negara 2018 terhadap 2014 naik Rp278 triliun, atau setara 20%.

"Itu sudah kemampuan optimal kita selama empat tahun, di tengah stagnasi pertumbuhan ekonomi, pemberian amnesti pajak, moderasi strategi pemungutan, dan pemberian insentif. Padahal Pemerintah telah memberikan tax expenditure atau belanja pajak sebagai insentif sebesar Rp154 triliun di 2018. Pada level ini saja masih timbul problem di lapangan karena pelaku usaha kadang mengeluh tentang beban pajak," ujar Yustinus.

jika tax ratio digenjot hingga 16%, Yustinus mempertanyakan berapa kenaikan pendapatan pajak yang dicapai. Sementara PDB 2018 kurang lebih Rp14.745 triliun, sehingga kenaikan tax ratio ke 16% (naik 4,5% dari tax ratio 2018 sebesar 11,5%) adalah Rp663 triliun, atau 48% dari pendapatan negara di 2014.

"Mungkinkah dalam jangka pendek menarik pajak yang nilainya dua kali lipat kenaikan 2015-2018 yang sebesar 20 persen, tanpa menimbulkan kegaduhan dan menggencet pelaku usaha," kata Yustinus.

Ia mengatakan, yang dilakukan Kementerian Keuangan saat ini sudah tepat, yaitu mengarahkan target Nawacita 16% ke rasionalitas sesuai konteks dan tantangan di lapangan.

Targetnya rasio pajak 15% pada 2020. Caranya dengan melakukan tax reform berupa perbaikan regulasi, proses bisnis, sistem administrasi, tata organisasi, dan SDM, dengan target tax ratio menaik secara gradual-proporsional.

Pertimbangannya, membangun sistem pajak pertama-tama harus membangun ekosistem dan environment yang kondusif, agar racikan antara peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan kualitas regulasi, penyempurnaan administrasi, peningkatan mutu sumber daya, dan perbaikan iklim berusaha, berjalan beriringan.

Menurutnya, hal di atas akan semakin kontradiktif dan inkonsisten, karena di lain pihak Prabowo-Sandi juga mengusulkan penurunan tarif PPh, baik PPh Badan maupun orang pribadi, termasuk penghapusan PBB rumah pertama, penghapusan pajak sepeda motor, dan pembebasan pajak UMKM pelaku bisnis digital untuk dua tahun pertama.

"Hasrat menggenjot tax ratio dalam jangka pendek jelas hanya bisa bertumpu pada kenaikan tarif pajak, bukan sebaliknya. Penurunan tarif pajak dalam jangka pendek akan menurunkan penerimaan, apalagi tingkat kepatuhan kita masih rendah dan basis pajak kita belum bertambah signifikan," ujar Yustinus. [tar]

Themes
ICO