Indonesia

Suap Pembangunan Masjid, Bupati non-aktif Solok Selatan Segera Diadili

Merdeka.com - Bupati non-aktif Solok Selatan Muzni Zakaria segera diadili dalam kasus dugaan suap pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dan Jembatan Ambayan di Kabupaten Solok Selatan. Berkas penyidikan Muzni telah dirampungkan tim penyidik KPK.

"Setelah berkas dinyatakan lengkap, hari ini penyidik KPK melaksanakan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) dari penyidik KPK kepada penuntut umum KPK untuk Tersangka/Terdakwa Muzni Zakaria," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (19/5).

Ali mengatakan, penahanan terhadap Muzni Zakaria kini berada pada kewenangan tim penuntut umum pada KPK. Saat ini dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan 7 Juni 2020 di Rutan KPK Kavling C1.

Penuntut umum memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan terhadap Muzni Zakaria. Berkas dakwaan nantinya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, Padang untuk diadili.

"Selama proses penyidikan telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 42 saksi," kata Ali.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria tersangka kasus dugaan suap terkait proyek jembatan Ambayan dan Masjid Agung Solok Selatan. Selain Muzni Zakaria, KPK juga menjerat pemilik Grup Dempo atau PT. Dempo Bangun Bersama Muhammad Yamin Kahar.

Muzni Zakaria diduga menerima suap Rp 460 juta terkait proyek Jembatan Ambayan dalam rentang waktu April-Juni 2019.

Sedangkan terkait dengan proyek pembangunan Masjid Agung Solok Selatan, Yamin Kahar diduga telah memberikan uang pada sejumlah bawahan Muzni, yang merupakan pejabat di Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan sejumlah Rp 315 juta.

Dalam proses penyelidikan di KPK, Muzni telah menitipkan atau menyerahkan uang Rp 440 juta pada KPK. Uang tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Muzni Zakaria sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan deak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Yamin Kahar sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber : Liputan6.com [rhm]

Football news:

Manchester United and Manchester City will compete for Coulibaly and Skrinjara
Juventus and Manchester City are the leaders in the fight for Adam Traore
Pep Guardiola: I Want Messi to stay in Barcelona
Kike Of Setian: Of course, we can win the championship. This is evidenced by facts and mathematics
Bartomeu on Messi: We have to renew the contract. Leo told me that he wants to finish his career at Barca
Chelsea are willing to pay Havertz 8 million euros a year and will soon start negotiations with Bayer
Showsport - about the crisis in Barcelona: Bartomeu set up Setien, star senators impose tactics on coaches