logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Indonesia

Tak Terima Asetnya Dirampas Negara, First Travel Melawan Melalui Kasasi ke MA

DEPOK - Kuasa hukum First Travel bersama dengan sejumlah korban jamaah umroh First Travel akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), pengajuan kasasi tersebut didaftarkan oleh kuasa hukum melalui penyerahan dokumen memori kasasi di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri (PN) pada, Senin (24/9/2018), sekira pukul 11.00 WIB.

"Hari ini kami hadir di PN Depok untuk mendaftarkan kasasi dan menyerahkan dokumen memori kasasi," Kata Rony Setiawan kepada di PN Depok.

Dia mengungkapkan, langkah kasasi ini dilakukan setelah Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menolak banding yang diajukan Andika Surachmandan Anniesa Hasibuan melalui Surat Pengadilan Tinggi Bandung, pada 15 Agustus 2018 dengan nomor perkara 195/PID/2018/PT.BDG. Artinya ditolaknya banding itu aset First Travel dinyatakan tetap disita negara.

Kuasa Hukum First Travel Mendaftarkan Pengajuan Kasasi ke Mahkamah Agung di PN Depok (foto: Wahyu M/Okezone)	Kuasa Hukum First Travel Mendaftarkan Pengajuan Kasasi ke MA di PN Depok (foto: Wahyu M/Okezone) 

"Dalam kasasi kami berfokus pada pengembalian aset kepada jamaah. Karena jamaah itu tidak ingin pailit, tetapi ingin berangkat umrah dari aset Andika. Sehingga kami selain mendukung memori kasasi ini juga menolak pailit," jelasnya.

Meski begitu, kata Rony, dengan kasasi ini juga diharapkan ada pengurangan masa hukuman terhadap Andika dan Anniesa. Sebab kasasi merupakan garda terakhir pengadilan dan pintu harapan terakhir jemaah.

"Kami mengajak semua jamaah bersatu dan berjuang, agar para jamaah bisa berangkat umrah, semoga di Mahkamah Agung kami memenangkan pengadilan," ungkapnya.

Dia menambahkan, dalam memori kasasi ini juga disebutkan jika kasus pidana yang menjerat klienya tersebut sangatlah tidak tepat. Sebab antara Andika Surachman dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementrian Agama (Kemenag) disaksikan oleh Polri memiliki perjanjian akan memberangkatkan seluruh jamaah. Namun perjanjian itu dibatalkan sepihak oleh Kemenag yang menerbitkan surat pembekuan terhadap agen perjalanan umrah First Travel.

"Dalam memori kasasi kita mengedepankan masalah pidana ini, karena dalam masalah ini tidak ada unsur pidananya, karena Andika pernah ada perjanjian dengan OJK dan Kemenag disaksikan polri. Andika tandatangai dengan OJK 1 Agustus 2017 untuk memberangkatkan jamaah bulan November. Tapi sebelum November, bulan Agustus tanggal 10 izin First Travel dicabut, inilah permasalahan timbul," paparnya.

 

Melalui pengacaranya, Andika menyebutkan aset milik First Travel yang dirintis sejak 2009 sampai 2017 bisa mencapai Rp200 miliar. Namun, hingga persidangan hanya tersisa Rp25 miliar. Tentunya penyitaan aset milik First Travel dinilai sangat merugikan kliennya dan jamaah.

"Andika pernah bilang selama di usaha di first travel dari 2009-2017 dia mendapatkan keuntungan Rp200 miliar dari jamaah dia bisa dapat keuntungan Rp2 juta. Tapi kita enggak tahu jumlah aset secara keseluruhan ada berapa? Kita sendiri sudah minta berita acara aset milik First Travel tapi enggak dikasih," imbunya.

Themes
ICO