Merdeka.com - Kepolisian Polda Bali menetapkan lima tersangka terkait kasus reklamasi ilegal di Pantai Melasti, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.
Lima tersangka yakni GMK (58) yang merupakan karyawan swasta yang tinggal di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Lalu, MS (52) karyawan swasta tinggal di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
Kemudian, IWDA (52) wiraswasta yang juga menjabat sebagai Bendesa Adat Ungasan, dan KG (62) wiraswasta beralamat di Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dan T (64) karyawan swasta yang tinggal di Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur.
Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto menceritakan, kasus ini dilaporkan pada tanggal 28 Juni 2022 dan dari hasil gelar perkara yang dilakukan pada Jumat (26/5) kemarin, pada terhadap lima orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka.
"Dari gelar perkara tersebut telah diambil kesimpulan bahwa yang tadinya terlapor menjadi tersangka. Ada sebanyak lima tersangka," kata Kombes Satake, saat konferensi pers di Mapolda Bali, Senin (29/5).
Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bali AKPB I Made Witaya mengatakan, ahli di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan reklamasi di Pantai Melasti menyebabkan kerusakan lingkungan dan biota laut.
Kemudian, untuk peran tersangka ada dua pelaku utama ialah GMK dan MS yang menjabat Direktur Utama PT Tebing Mas Estate (TME) dan yang turut membantu adalah tiga tersangka lainnya.
"Ada dua pelaku utama yaitu IG dan MS yang saat itu menjabat selaku direktur utama di PT TME dan kemudian yang turut membantu adalah tiga orang tadi," ujarnya.
Adapun peran para tersangka yakni IWGA, KG dan T bertugas mengizinkan dan ikut membantu reklamasi seluas 2,2 hektare. Temuan reklamasi ilegal itu ditemukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung, Bali. Kasus ini membuat proses reklamasi di pantai itu masih status quo dan sesuai perjanjian kontraktor tempat reklamasi itu akan dibangun beach club.
"Luas secara keseluruhan setelah hasil pengukuran dari BPN Badung itu 2,2 hektare. Sementara di status quo kan. Sesuai dengan perjanjian dibuat di awal (dengan) kelompok nelayan salah satunya di perjanjian itu adalah rencana pembentukan beach club. Yang di reklamasi seluas 2,2 hektar yang diuruk atau pengurukan antara 1,8 hektar dan sisanya di sebelah barat," ujarnya.
Reklamasi tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 2 Februari 2018 dengan beberapa kelompok nelayan yang dimulai dari anjungan. Sempat disetop tetapi diizinkan lagi.
"Untuk kerusakan itu pemanfaatan daerah pesisir itu termasuk lahan-lahan yang tadinya ada biota-biota laut yang tumbuh berkembang di sana yang kata ahli terganggu ekosistem di sana," ujarnya.
Saat ini, kegiatan reklamasi disetop sepenuhnya. Aliran dana reklamasi tersebut mencapai Rp 4 miliar dan sumbangan ke Desa Adat Ungasan sebesar Rp 5 miliar.
"Sesuai data yang kami dapatkan ada Rp4 miliar untuk reklamasi dan Rp 5 milar untuk sumbangan ke Desa Adat dan (aliran dana) masih dalam proses penyelidiikan," ujarnya.
[lia]