Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-10. Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2015-2020, Din Syamsuddin berpesan agar Munas berjalan sesuai pedoman AD/ART. Tidak menyimpang dari aturan.
"Saya hanya berpesan agar Munas berjalan sesuai Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, jangan dilanggar karena akan mengurangi keabsahan dan mencederai marwah MUI," katanya, Kamis (26/11).
Din ingin Munas MUI sesuai prinsip peraturan dasar dan peraturan rumah tangga yang lama. Antara lain pengurus inti tidak merangkap jabatan politik.
"Sebaiknya Pemangku Amanat di MUI, baik Dewan Pimpinan maupun Dewan Pertimbangan, jangan merangkap jabatan politik di eksekutif, legislatif, dan partai politik," ucapnya.
"Perangkapan jabatan demikian akan membawa MUI mudah terkooptasi dan terkontaminasi kepentingan politik yang acapkali tidak sejalan dengan kepentingan umat Islam," tambah Din.
Din melanjutkan, MUI adalah organisasi terhormat dan bermarwah karena merupakan wadah musyawarah para ulama, zuama dan endekiawan muslim. Maka perlu diisi oleh para ulama yang penuh dgn as-shidqu (kejujuran), amanah, dan beristiqamah.
"Dari luar arena Munas saya berdoa dan berharap semoga MUI tetap selamat sentosa pada jalan yang benar," tandasnya. [ded]
