Penajam (ANTARA) - Pemerintah pusat harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dapat menunjang ibu kota negara Indonesia yang baru, kata Ketua DPRD Penajam Paser Utara, Jon Kenedi, Jumat.

 "SDM dan infrastruktur harus dipersiapkan dengan matang seiring pemindahan ibu kota negara," katanya saat ditemui di Penajam.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM harus dipersiapkan, serta semua elemen harus siap dengan Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi wilayah ibu kota negara yang baru.

Baca juga: Jumlah penduduk kabupaten calon ibu kota negara bertambah 1.000 jiwa

Salah satu infrastruktur yang perlu dipersiapkan secara matang menurut Jon Kenedi, adalah akses jalan di wilayah ibu kota nagara Indonesia yang baru.

Perbaikan jalan trans Kalimantan mulai kilometer 38 Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara hingga Kecamatan Sepaku sampai simpang Silkar Petung Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara tegasnya, harus menjadi prioritas.

Kedua wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru menggantikan Jakarta, dan jalan trans Kalimantan itu satu-satunya akses untuk menuju wilayah ibu kota negara.

"Perbaikan jalan trans Kalimantan perlu menjadi prioritas pemerintah pusat, karena bagaimana mau bangun ibu kota negara kalau akses jalannya masih belum dibangun," katanya menjelaskan.

Ia menambahkan, pengembangan SDM juga sangat penting seiring rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Baca juga: Tabalong siapkan 3.000 hektar kawasan industri sokong Ibu Kota Negara

Peningkatan atau pengembangan SDM untuk menghadapi persaingan adalah sangat penting, sehingga setelah menjadi ibu kota negara, masyarakat tidak ada yang menjadi pengangguran.

Ia yakin dengan ditunjuknya Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi wilayah ibu kota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur, 100 persen bakal terwujud.

"Kami yakin 100 persen terwujud bukan dibatalkan, rencana pemindahan ibu kota negara ditunda itu wajar karena kondisi pandemi virus corona yang terjadi saat ini, kata Jom Kenedi.

Baca juga: Ribuan warga di kabupaten calon ibu kota ikut program pemutihan IMB

Baca juga: Cegah korupsi, KPK kawal proses pemindahan ibu kota baru

Pewarta: Novi Abdi
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2020