FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Kasus yang menimpa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh KPK masih simpang siur. Ada masalah ketidakterbukaan hukum.
Analis politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar A Luhur Prianto, menilai kasus yang menimpa SYL ini soal menghindari persepsi politisasi penegakan hukum. Apalagi tekanan politik pada kelompok yang menjadi basis politik SYL masih terus terjadi.
Ia menilai ada diskriminasi penegakan hukum. Sebab, beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) sedang mengalami dugaan kasus korupsi.
Akan tetapi, perlakuan dan progres penyidikan antar menteri bisa berbeda. Ada menteri yang kasus hukumnya bisa berubah, begitu mengarahkan dukungan politiknya pada koalisi Istana.
Sehingga, Luhur berpendapat bahwa KPK harus mampu meyakinkan publik bahwa kasus yang dituduhkan pada SYL murni penegakan hukum. Bukan karena faktor non-hukum.
"Termasuk bukan karena tendensi politik," jelas Luhur, Jumat, 29 September.
Luhur menilai, ada masalah dalam keterbukaan proses penegakan hukum yang tidak bisa dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Semua masih berpolemik, kasus apa dan sampai di level apa proses penyidikan, semua masih simpang siur," ujar Luhur.
Apakah kasus ini mempengaruhi gerakan Partai Nasdem? Luhur menilai bahwa Nasdem tentu telah mengkalkulasi risiko-risiko politik yang timbul dari sikapnya mendukung Anies. Nasdem memilih untuk melanjutkan dukungan,
dengan segala risiko politik menerjang.
Namun, kata Luhur, dampak dari kasus ini, kemungkinannya dua. Pertama, Nasdem bisa menjadi lemah dan kehabisan energi menghadapi segala ancaman. Kedua, Nasdem menjadi lebih kuat, solid, dan terkonsolidasi.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
