Indonesia

Legislator PKS Sebut Pemerintah Tak Pantas Kenakan Pajak Sembako

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati menilai, rencana pemerintah mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako sangat tidak pantas dengan kondisi masyarakat yang sedang dihimpit persoalan ekonomi berat.

Baca juga: Tolak Kenaikan PPN Sembako, Buruh: Ini Sifat Penjajah!

Menurut Anis, justru sebaliknya pemerintah perlu menjaga ketersediaan pangan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat.

"Sebaiknya wacana yang tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) dicabut dalam draf yang tengah disusun tersebut. Di dalam aturan tersebut, sembako tak lagi termasuk dalam objek yang PPN-nya dikecualikan," kata Anis yang juga sebagai Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini kepada SINDOnews, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: Ramai Penolakan Pajak Sembako, Fahri Hamzah Posting Foto Semangkok Bakso

Anis berpendapat, pemerintah perlu lebih kreatif dalam menciptakan peluang untuk meningkatkan penerimaan sektor perpajakan yang masih rendah. Menurut dia, perkembangan e-commerce yang sangat pesat, menjadi potensi penerimaan pajak di masa yang akan datang

"Penerapan PPN untuk kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan bantuan sosial bakal meningkatkan angka kemiskinan. Bahan makanan menyumbang 73,8 persen dari total komponen garis kemiskinan. Daya beli bisa langsung turun dan kontraproduktif dengan upaya mengurangi angka kemiskinan," kata legislator dari daerah Pemilihan Jakarta Timur ini.

Selain itu dia mengatakan, pengenaan PPN secara otomatis akan mengerek harga jual barang kebutuhan pokok. "Adapun kelompok yang paling terdampak dari kebijakan ini adalah masyarakat miskin," kata Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini.

Kemudian, dia mengatakan bahwa akan ada lonjakan inflasi kebutuhan pokok yang tidak terkendali. "Dampaknya berisiko meningkatkan inflasi kebutuhan pokok. Barang kebutuhan pokok yang sebelumnya dikecualikan dari objek PPN kemudian dikenakan PPN harga akan bertambah mahal. Dampaknya pertumbuhan ekonomi akan melambat," pungkasnya.

Lihat Juga: Cerita Pengalaman dan Kehidupan Fasha Selama Menjadi Kontestan MasterChef Sampai Ketemu Teman Aneh!

(maf)

Football news:

St. Petersburg police asked a fan to remove the flag of Ukraine in the fan zone
Shevchenko played bravely, but paid for the failures in the center and on the flanks - the Netherlands could lead bigger
Zidane to the journalist: Will you ask the same stupid questions? Your job is a disgrace
Barcelona wants to get 5-10 million euros for Umtiti. He was bought for 25 million
Lionel Messi: The title with the national team of Argentina is my big dream. I have been close many times
Brazil coach: Previously there was an extraordinary Zico, today there is Neymar, and before him there were Romario and Ronaldo
Blind on Eriksen: I had to overcome myself to play against Ukraine. I am proud that I was able to