Indonesia

Minta Kenaikan Iuran Dianulir, DPR Disebut Enggak Fokus pada Si Miskin

JawaPos.com – Kenaikan iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi polemik setelah Komisi IX DPR RI mengusulkan keputusan tersebut dianulir. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun kembali menegaskan, iuran BPJS Kesehatan dinaikkan demi keberlanjutan program jangka panjang.

Sri Mulyani mengatakan, keuangan negara terbatas jika terus-menerus digunakan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, permintaan Komisi IX DPR RI tersebut malah menunjukkan tidak-fokusnya anggota dewan dalam memberikan jaminan kesehatan bagi si miskin.

Seharusnya, kata Timboel, kalau paham pentingnya keberlanjutan program ini bagi masyarakat penerima subsidi kesehatan, maka DPR tak akan mengusulkan kenaikan iuran dianulir. “Kalau memang Komisi IX sangat fokus pada kesejahteraan orang miskin (harusnya mereka) dorong data cleansing-nya. Supaya mereka (masyarakat benar-benar membutuhkan) masuk ke PBI. Bukan bicara naik tidak naik,” ujarnya kepada JawaPos.com, Jumat (21/2).

Data cleansing tersebut, lanjut Timboel, dilakukan guna mengidentifikasi mana masyarakat yang layak dikategorikan penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurutnya, data cleansing ini harus segera diselesaikan lantaran ada juga masayarakat yang tidak berhak menerima subsidi kesehatan terdata sebagai PBI.

Dengan demikian, kata Timboel, tidak akan ada lagi pemberian subsidi salah sasaran. “Kalau datanya tidak benar, tidak ada kenaikan iuran pun, orang miskin (mau dapat BPJS) kan tetap bayar Rp 25.500. Artinya enggak fair, kalau yang harusnya menerima PBI malah bayar Rp 25.500,” lanjutnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihyatul Wafiroh mengatakan, DPR meminta kenaikan iuran untuk PBPU dan peserta PBI dianulir. “Kami Komisi IX berpegang teguh untuk membatalkan kenaikan PBPU dan PBI, sebab cleansing data belum selesai,” ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (18/2).

Nifyatul menilai, data yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos) harus jelas. Sebab, nantinya data tersebut akan menjadi penentu siapa saja yang masuk ke dalam peserta PBI.

“Melalui rapat internal putuskan hasil rapat 2 September 2019 yakni meminta untuk menunda atau batalkan kenaikan BPJS, PBPU dan PBI sebelum ada pembersihan data,” jelasnya.

Hal senada juga diutarakan oleh anggota Komisi IX lainnya Saleh Daulay. Dia mengatakan, kenaikan iuran ini harus ditunda sampai data cleansing yang ada di Kemensos rampung. Dia khawatir, jika datanya tidak jelas, maka subsidi bisa salah sasaran.

“Kasih batas waktu di Kemensos untuk bersihkan data. Jangan 2-3 tahun. Harus ada kepastian bagi rakyat,” pungkasnya.