Merdeka.com - Izin ekspor pasir laut Indonesia yang diterbitkan pemerintah menuai kritik tajam dari pegiat lingkungan dan sebagian besar kelompok masyarakat. Sebelum ekspor pasir laut dihentikan tahun 2003, Indonesia merupakan eksportir pasir laut terbesar untuk Singapura.
Lantas, apakah pasir laut memiliki nilai ekonomi tinggi ?
Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Karumpa menyampaikan, jika dilihat dari sisi ekonomi membangun satu konstruksi di atas lahan hasil timbunan pasir laut, membutuhkan biaya lebih besar.
Hal ini disebabkan kandungan garam pada pasir laut sangat tinggi yang dapat menyebabkan oksidasi dan juga karat di tulangan beton bangunan. Jika kadar kadar semakin tinggi, hal terburuk yang akan terjadi adalah sekatan pada beton bisa lepas dan berpotensi ambruk.
Belum lagi konstruksi yang dibangun di atas lahan hasil reklamasi, wajib menggunakan material khusus seperti semen tipe Portland Tipe V. Semen ini memiliki kriteria anti sulfat dengan kadar di atas 0,2 persen.
Andi menyebutkan, semen ini juga biasa dipakai untuk satu konstruksi yang dibangun di area rawa-rawa, air laut, pantai, kawasan pertambangan hingga pembangkit listrik tenaga nuklir.
"Sebagai contoh jika membangun dengan pasir kali umur bangunan bisa 40 tahun jika dengab pasir laut hanya 25 tahun, otomatis harus investasi lagi setelah 25 tahun. Dan juga untuk mencapai kekuatan yang sama harus pakai kadar semen yang lebih tinggi (high cost) dan ini mahal harganya," ujar Andi menjelaskan kepada merdeka.com, Rabu (31/5).
Penggunaan pasir laut untuk material bangunan sangat tidak direkomendasikan, karena dapat menyebabkan sekatan antara beton dan baja tulangan melemah seiring waktu. Parahnya, sekatan bisa lepas jika besi beton tingkat karatnya semakin tinggi.
"Karena friksi yang rendah dengan komposisi yang sama akan dihasilkan mutu yang lebih rendah, bisa down 12-15 persen jika dibanding dengan pasir kali," pungkasnya.
Risiko lainnya atas pembangunan di atas reklamasi pasir laut adalah rentan terhadap settlement dan juga likuifasi. Dengan demikian, pembangunan di atasnya harus dibarengi dengan soil investigation dan kajian mekanika tanah yang lengkap untuk menghindari risiko gagal struktur tanah.
Bagi Andi, yang dikhawatirkan kontraktor saat membangun sebuah konstruksi pada lahan hasil reklamasi pasir laut adalah struktur tanah yang gagal menahan beban. "Jadi bukan soal struktur bangunannya," pungkasnya. [azz]
Baca juga:
Awal Mula Terbongkarnya Reklamasi Ilegal di Pantai Melasti dan Dugaan Aliran Uang
Buntut Reklamasi Ilegal di Pantai Melasti untuk Beach Klub, 5 Orang jadi Tersangka
Pelindo: Depo Pertamina Plumpang Dipindahkan ke Lahan Reklamasi Kalibaru
Ancol Lanjutkan Reklamasi Sisi Barat dan Timur
Penjelasan Pemprov DKI Pulau G Belum Bisa Dibangun Permukiman
DPRD DKI Ragukan Permukiman yang Dibangun di Pulau G Untungkan Rakyat Kecil
