Indonesia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Pemerintah Larang Media Sosial Jualan, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Sulsel Angkat Suara

Ilustrasi penjualan di pasar (Foto: Arya/Fajar)

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Pemerintah telah melarang media sosial merangkap jadi e-commerce. Tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. 

Aturan tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik itu, memisahkan platform social commerce dan e-commerce.

Hal tersebut ditanggapi Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Bahtiar. Ia mengtakan media sosial yang merangkap jadi e-commerce memang berdampak bagi para pedagang.

Terutama kata dia para pedagang pasar, yang memang selama ini menjajakan dagangannya secara konvensional di pasar-pasar.

“Ada. Banyak (keluhan), kata Bahtiar kepasa fajar.co.id melalui sambungan telepon, Jumat (29/9/2023).

Meski begitu, ia mengungkapkan pihaknya belum mengambil sikap terhadap regulasi itu. Karena masih akan melakukan pendalaman dan kajian.

“Kami di IKAPPI masih proses pendalaman. Apakah pedagang kita di IKAPPI banyak menggunakan fasilitas itu atau tidak,” ujarnya.

Karena hal tersebut merupakan isu nasional, ia mengatakan pihaknya akan membahas di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IKAPPI pada November mendatang.

“Ini kan jadi isu nasional, kebetulan kami di IKAPPI lagi menunggu jadwal Rakernas, karena yang salah satu jadi pembahasan itu, itu tadi soal revisi perubahan regulasi Kementerian Perdagangan,” jelasnya.

“Cuma kami masih mendalami apakah betul-betul pedagang pasar yang berhimpun di IKAPPI itu terkena dampaknya secara langsung atau bagaimana,” tandasnya.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: