Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan produktivitas padi di proyek Lumbung Pangan (food estate) Kalimantan Tengah dapat mencapai 5 ton per hektare setara gabah.

Kepala Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP), Kementerian Pertanian, Husnain, menjelaskan proyek lumbung pangan ini setidaknya melibatkan enam kementerian/lembaga untuk mengejar agar lahan seluas 30.000 hektare tersebut siap ditanami pada musim kedua, yakni pada Oktober 2020 sampai Maret 2021.

Kementerian Pertanian sendiri bertugas dalam memberikan bantuan sarana produksi (saprodi) pertanian, seperti pemenuhan kebutuhan dolomit, pupuk, benih, hingga teknologi mutakhir untuk meningkatkan produktivitas tanaman di lahan rawa.

Baca juga: Bulog persiapkan lahan bangun gudang beras di lokasi lumbung pangan

"Paket teknologi yang kita berikan sudah bisa menghasilkan 5 ton per hektare, karena lahan yang eksisting sekarang rata-rata sudah tanam dua kali dalam setahun," kata Husnain dalam webinar bertajuk "Pembangunan Food Estate untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional di Bidang Pangan" di Jakarta, Kamis.

Husnain menjelaskan bahwa Kementan telah menyiapkan teknologi mutakhir yang akan diaplikasikan di lahan rawa tersebut, mulai dari penggunaan berbagai sensor, hingga drone untuk pemupukan dan penanaman.

Untuk benih, varietas super unggul dari Badan Litbang Pertanian juga akan dimanfaatkan. Namun pada sawah eksisting, petani telah menggunakan bibit varietas hibrida dan Inpari.

Baca juga: Presiden Jokowi ungkap alasan Menhan pimpin lumbung pangan Kalteng

Ada pun pada tahap awal, Pemerintah akan memprioritaskan lahan rawa ditanami padi, sementara pada tanaman hortikultura dan perkebunan, penanamannya baru dilakukan di pekarangan petani.

Husnain menambahkan bahwa pelaksanaan lumbung pangan ini dikerjakan oleh enam kementerian yang terlibat dalam Proyek Lumbung Pangan ini, yakni Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa PDTT, serta Kemenko Perekonomian selaku koordinator.

Seluruh kementerian, bahkan BUMN telah diberikan penugasan masing-masing agar lumbung pangan ini tidak hanya berfokus pada produksi (hulu) tetapi juga hilirisasi sampai pada "offtaker".

"Untuk tahap pertama, Kementan hanya merancang saja, nanti dikerjakan juga oleh BUMN, kemudian sebagai 'offtaker' dikerjakan oleh RNI," kata Husnain.


 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020