logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Indonesia

Politik Jalan Baru Indonesia

Editor: Toni Bramantoro

Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com

Oleh: Patricia Leila Roose

Mengamati acara debat politik di televisi akhir-akhir ini adalah jenis politik yang hanya menampilkan retorika belaka, yang mengatasnamakan Pancasila, demokrasi , persatuan dan kesatuan.

Retorika sebenarnya adalah sesuatu yang diperbolehkan selama tidak kehilangan substansi gagasan dan mereduksi makna.

Ketika retorikanya yang ditonjolkan tanpa gagasan, maka yang ada masyarakat akan menjadi jengkel dan bingung terhadap apa yang diinginkan oleh para elit politik tersebut.

Para kalangan aktivis mulai mendiskusikan apakah yang terjadi saat ini di Indonesia sepadan dengan adagium politik yang mengatakan bahwa dalam politik tidak ada lawan dan kawan yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi.

Ataukah justru sisi negatifnya politik, yang hanya mempertimbangkan "siapa mendapatkan apa dan kapan?". Inilah mungkin yang dinamakan politik yang dituntun oleh "rasionalitas tujuan", bukannya "rasionalitas nilai". Yang mana nilai dipengaruhi oleh tujuan bukan malah seharusnya tujuan dipengaruhi oleh nilai.

Padahal dalam Pancasila, jelas-jelas rasionalitasnya adalah rasionalitas nilai, yaitu tujuan musti ditentukan oleh nilai dan bukan sebaliknya.

Mestinya dalam berpolitik yang sehat haruslah dituntun oleh rasionalitas nilai sehingga akan mencirikan politik pencerahan sebagai jalan melawan politik pembodohan yang hanya memainkan politik retorika tersebut.

Mengapa ini terjadi di Indonesia? Apakah karena undang-undang atau sistem politik kita sebenarnya berseberangan dengan Pancasila dalam norma-normanya. Atau karena tekanan kuat pasar dan bukan kedaulatan rakyat?!

Ada soal baru yang perlu kita diskusikan ulang yaitu kuat mana sistem politik dan para aktor politik yang diatur dalam undang-undang partai politik dan undang-undang yang lainnya.

Themes
ICO