Indonesia

Tersangka Korupsi Dilantik jadi Pejabat di Dinsos Kota Tanjungpinang

JawaPos.com – Wali Kota Tanjungpinang Rahma, melantik Yudi Ramdani, tersangka korupsi sebagai pejabat eselon III. Yudi dilantik menjadi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang. Kebijakan ini pun langsung menunai kritik dari berbagai pihak, di antaranya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman, menyayangkan adanya pelantikan tersebut. Dia mengatakan bahwa pelantikan oknum pejabat yang telah ditetapkan penyidik Kejari Tanjungpinang sebagai tersangka kasus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) wajar berbuntut panjang hingga menimbulkan polemik.

“Mestinya hal tersebut tidak dilakukan walau berstatus tersangka tidak ada larangan. Namun, kepala daerah harus menjaga kepercayaan publik dengan cara pejabat-pejabatnya adalah orang bersih yang tidak tersangkut perkara hukum,” ujarnya.

Boyamin mengemukakan, kepala daerah memiliki otoritas atau wewenang melantik ASN sebagai pejabat. Meskipun demikian, kekuasaan tersebut harus mengedepankan kepentingan pemerintahan dan masyarakat. Birokrasi pemerintahan harus berjalan optimal dengan menaati peraturan dan norma-norma lainnya.

Pengangkatan ASN bermasalah, terutama yang tersandung kasus korupsi, menurut dia merupakan kebijakan yang melukai hati masyarakat.

Ditegaskan pula bahwa kekuasaan yang diberikan kepada kepala daerah semestinya dipergunakan sesuai dengan keinginan negara, keseriusan aparat penegak hukum, dan komitmen kepala negara dalam memberantas korupsi.

“Jarang sekali terjadi di negeri ini tersangka korupsi dilantik sebagai pejabat. Ada kesan, seolah-olah dia (Wali Kota Rahma) menganggap berkuasa penuh, sehingga merasa tidak ada masalah melantik pejabat dengan status tersangka,” katanya menegaskan.

Baca juga: Direksi PTPN XI jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Mesin Pabrik Gula

Boyamin merasa yakin masih banyak ASN lain yang bersih dan layak untuk menduduki suatu jabatan di pemerintahan. ASN yang layak dan bersih itu tentu bukan berstatus sebagai tersangka.

“Kok, kayak tidak ada orang lain yang lebih baik, dan seakan-akan ASN itu jika tidak dilantik besok akan kiamat,” ujarnya.

Berdasarkan data ANTARA, nama Yudi Ramdani berada di urutan 73 dari 272 orang pejabat yang dilantik. Yudi ketika menjabat Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang ditetapkan sebagai tersangka.

Jabatan barunya sejak 9 Januari 2021 adalah Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.

Wali Kota Rahma mengatakan bahwa pelantikan terhadap seluruh pejabat tersebut, termasuk yang sedang tersandung kasus hukum, sudah sesuai dengan prosedur dan pertimbangan yang matang bersama Baperjakat.

“Kami lebih mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” ujarnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17