logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Indonesia

Bicara Mitigasi Korupsi, Capim KPK Firli Bahuri Ambil Sampel Proyek Pemindahan Ibu Kota

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Capim KPK Firli Bahuri memaparkan soal bagaimana upaya mitigasi atau pencegahan di ranah korupsi.

Program mitigasi yang diajukan Firli sebagai Capim KPK dengan proyek pemerintah saat ini, yaitu pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

"Seharusnya KPK sudah mulai bekerja sekarang," kata Firli, Kamis (12/9/2019).

Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). Uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK akan berlangsung selama dua hari yaitu pada 11-12 September 2019. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). Uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK akan berlangsung selama dua hari yaitu pada 11-12 September 2019. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

KPK, dikatakan Firli, bisa memulai langkah itu dengan berbicara bersama Kementerian PUPR serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional.

Langkah itu, disebut Firli, dapat membuat KPK menyelamatkan uang negara sedari awal.

"Bagaimana pembebasan lahannya, berapa harganya, sehingga dipastikan uang negara dalam rangka proyek-proyek itu bisa terlaksana, dalam rangka pencegahan, pendampingan. Itulah yang saya katakan dengan program mitigasi atau mitigation approach," sebut Firli.

Firli memilih langkah tersebut karena tidak menunggu proyek beserta dengan segala yang ada di dalamnya tidak ada dalam daftarnya.

"Jangan, ini ada proyek kita tungguin sajalah siapa kira-kira nanti yang anterin uang," pungkasnya.

Wacana itu pun disambut oleh anggota Komisi II F-PKS, Nasir Djamil soal gagasan terkait mitigasi korupsi.

"Karena setahu kami memang, mitigasi akrab dengan bencana, bencana yang merusak dan memporakporandakan kehidupan ekonomi kita, yang membuat kita gagal meraih kesejahteraan. Kami ingin mendapatkan penjelasan tentang konsep dan internalisasi mitigasi korupsi tersebut, sehingga kami paham arah yang akan di bawah pimpinan KPK," kata Nasir, Kamis (12/9/2019).

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO