Indonesia

Ditunjuk Jadi 'Presiden Papua Barat', Benny Wenda Siap Dialog Dengan Jokowi

Benny Wenda menyatakan pihaknya siap melakukan dialog dengan Presiden RI Joko Widodo untuk membahas solusi konflik di Papua.

Benny yang tinggal di Inggris telah dinyatakan sebagai "presiden sementara" oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) saat deklarasi pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat, Selasa kemarin (1/12).

Pemerintahan sementara Papua Barat yang dideklarasikan ULMWP tersebut mencakup Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat.

Pemerintah RI secara tegas menolak deklarasi dan pernyataan ULMWP tersebut dan menyebutnya hanya sebagai "ilusi".

"Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi. Negara yang tidak ada. Negara Papua Barat itu apa?" ujar Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterapan pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis kemarin (3/12).

Menko Mahfud menambahkan untuk membentuk suatu negara minimal tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu: rakyat yang dikuasai, wilayah yang dikuasai, dan pemerintahan yang berdaulat.

kjri papua.jpg

Istimewa: Sejumlah orang yang menamakan diri sebagai aktivis Papua memanjat pagar gedung Konsulat Jenderal RI di Melbourne sebagai bagian dari gerakan GlobalFagRaising untuk mendukung kemerdekaan Papua pada 1 Desember 2020.

Pengibaran Bintang Kejora di KJRI Melbourne tanpa izin

Sementara itu Perthalia Rosul, Konsul Pensosbud dari Konsulat Jenderal RI di Melbourne telah mengonfirmasikan adanya aksi pengibaran bendera bintang kejora di atap gedung KJRI, pada 1 Desember kemarin.

"Kejadiannya pukul 08.00 pagi ketika terdapat 5 orang melakukan trespassing (masuk tanpa izin)," ujarnya.

"Terdapat dua orang di KJRI saat itu yang langsung menghubungi AFP (Kepolisian Federal Australia) dan Victoria Police (Kepolisian Negara Bagian Victoria)," jelas Perthalia kepada Natasya Salim dari ABC Indonesia, Jumat (4/12).

Ia mengatakan, kejadian tersebut berlangsung selama 12 menit, setelah kelima orang tersebut melakukan \'trespassing\' kemudian memasang atribut untuk direkam.

"Pihak berwenang setempat baru tiba setelah semua meninggalkan lokasi. Lima orang yang melakukan \'trespassing\' menggunakan masker, sehingga belum dapat dikonfirmasi identitasnya. Namun rambut salah satunya berwarna pirang," kata Perthalia.

Perthalia menjelaskan sesuai Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler, negara tuan rumah, dalam hal ini Australia, memiliki tanggung jawab untuk menjaga premis misi diplomatik dan konsuler.

"Untuk itu, KJRI Melbourne dan KBRI Canberra telah menyampaikan protes keras pada Pemerintah dan otoritas setempat, atas pelanggaran yang telah terjadi," tegas Perthalia.

Menurut Perthalia, sejak hari kejadian, setiap harinya pihak KJRI terus berkomunikasi dengan pihak AFP, Victoria Police, dan Kemlu dan menekankan agar para pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat ditindak secara tegas.

Menurut pemantauan ABC Indonesia, saat kejadian tersebut tampak ada seorang staf KJRI yang naik ke atap dan berusaha menurunkan bendera yang dibentangkan para aktivis.

Aksi pengibaran bendera ini dilaporkan secara langsung di media sosial, dan dalam video yang diakses ABC Indonesia terlihat staf KJRI tersebut terlihat berusaha keras merebut bendera dari tangan para aktivis.

Dalam keterangan yang menyertai laporan langsung aktivitas itu disebutkan, mereka memanjat tembok pagar KJRI dan berhasil naik ke atap untuk membentangkan bendera bintang kejora.

"Rakyat Papua Barat sangat jelas dan berkali-kali meminta agar kekerasan diakhiri di tanah air mereka. Kami hadir di sini (atap KJRI Melbourne) untuk mengumandangkan pesan mereka," ujar Jasmine Grace dari kelompok yang menamakan diri West Papua Solidarity Group.

"Kami mendukung rakyat Papua Barat yang menuntut pedamaian dan keadilan. Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk menarik seluruh kekuatan militer dari Papua Barat dan segera menggelar referendum," katanya.

"Kami mendesak Kepolisian Federal Australia dan SAS untuk berhenti melatih polisi dan militer Papua Barat," kata Jasmine.

Dalam perkembangan lainnya, aktivis HAM Veronica Koman membantah pemberitaan di berbagai media Indonesia tentang aksi seorang WNI yang mendatangi demo yang dilakukan Veronica di depan KJRI Sydney.

Menurut Veronica, itu merupakan kejadian di bulan Oktober lalu, terkait demo menolak Omnibus Law, bukan demo tentang Papua.

Dalam cuitan di akun Twitternya, Veronica menyebut video aksi itu dinaikkan secara serempak di momen 1 Desember sebagai upaya mengalihan isu.

"Aksi tersebut bukan aksi Papua, melainkan aksi tolak Omnibus Law pada Oktober lalu," ujarnya seraya mendesak sejumlah media menghapus dan membuat klarifikasi terkait konteks video yang tidak tepat.

Ikuti berita menarik lainnya dari Australia di ABC Indonesia

Football news:

Bruno scored 1 goal from the penalty spot and did not make an assist in 6 matches with the big six teams in the 2020/21 season
Messi can miss from 4 to 12 games due to disqualification, if his kick in the match with Athletic is recognized as aggression
Clattenburg on the referee of the Liverpool - Manchester United match: He should have waited in the Manet episode, but I wouldn't criticize him
I put Messi on the body and he got angry and slapped me in the face. Obvious aggression. Athletic forward about red Leo
Messi can be disqualified for 2 games. The referee did not indicate that the Barca forward showed aggression by hitting the opponent on the head
Pirlo about 0:2 from Inter: The coach should be the first to take the blame. We were too predictable
Solskjaer about 0:0 with Liverpool: We didn't deserve to win. We wanted to come and make a result, given their injuries