logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
o
q
y
Nothing found
ICO
starBookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Indonesia

DPR Apresiasi KPK OTT Hakim dan Panitera PN Tangerang

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Muslim Ayub mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menangkap basah hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang Wahyu Widya Nurfitri serta Panitera Pengganti Tuti Atika atas kasus suap pemulusan putusan perkara perdata di wilayah tersebut.

"Saya rasa apa yang dilakukan oleh KPK itu harus diapresiasi. Kita berikan apresiasi sudah menangkap hakim-hakim yang jahat," kata Muslim saat berbincang-bincang dengan Okezone, Kamis (15/3/2018).

Politikus PAN itu melanjutkan, kasus tersebut juga harus menjadi bahan evaluasi oleh Mahkamah Agung (MA). Mengingat, kasus suap yang menimpa lembaga penegak hukum itu bukan hanya kali ini terjadi, tapi sebelumnya sudah pernah ada kasus serupa.

"Saya rasa ini harus menjadi catatan lembaga peradilan kita. Itu perlu kearifan agar para hakim ini jangan sampai terbuai dengan hal-hal yang mencederai proses hukum kita," imbuhnya.

Dikatakan Muslim, kalau perlu harus ada aturan khusus agar hakim yang terlibat kasus suap dihukum lebih berat dibandingkan orang biasa. Menurutnya, tidak sepantasnya orang yang mengerti hukum dan orang yang menjadi tempat mencari keadilan justru terlibat suap dan memperjualbelikan hukum.

"Sebagai pengadilan yang menentukan hukuman seseorang tiba-tiba dipermainkan kewenangannya sudah tidak pas itu. Saya rasa hukumannya juga harus lebih berat dari pada orang yang melakukan korupsi, dia seorang hakim, dia tahu hukum, dia pula yang memutuskan," pungkasnya.

Beberapa kali MA sebagai lembaga penjaga peradilan telah membuat regulasi atau aturan khusus untuk menghindari praktek korup, Salah satu regulasi itu menerbitkan tiga paket Peraturan MA (Perma) Nomor 7, 8, 9 Tahun 2016, yang pada intinya mengatur mekanisme pembinaan dan pengawasan aparatur peradilan.

(erh)