Indonesia

DPR: Hukuman Mati ke Koruptor Tidak Beri Efek Jera

Editor : Kuswandi

Reporter : Gunawan Wibisono

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan para koruptor bisa dihukum mati, asalkan ada masukan dari masyarakat luas. Sehingga bisa meredam pemberantasan korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III Taufik Basari mengatakan hukuman mati terhadap koruptor tidak akan memberikan efek jera. Sehingga perlu dilakukan dengan cara lain.

“Efek jera tidak melulu diukur berdasarkan mematikan pelaku. Apakah itu kemudian itu menimbulkan efek Jera,” ujar Taufik saat dikonfirmasi, Rabu (11/12).

Menurut Ketua DPP Partai Nasdem, yang membuat efek jera adalah penegakan hukum yang konsisten. Sehingga nantinya orang akan takut berbuat korupsi.

“Nah yang menimbulkan efek jera adalah penegakan hukum yang konsisten,” katanya.

Penegakan hukum yang konsisten menurut Taufik adalah tidak membeda-bedakan kasus. Sehingga penegakan hukum yang konsisten itulah yang membuat efek jera bagi para koruptor.

“Nah ini persoalan konsistensi dalam penegakan hukum itulah yang akan menimbulkan efek Jera,” ungkapnya.

“Orang akan berpikir saya tidak punya peluang untuk berbuat kejahatan karena kalau saya berbuat kejahatan pasti dengan mudahnya saya akan dihukum. Jadi lebih ke situnya,” tambahnya.

Sekadar informasi, Jokowi menyebutkan bahwa aturan hukuman mati untuk koruptor bisa saja diterapkan jika memang ada kehendak yang kuat dari masyarakat.

Menurut Jokowi, penerapan hukuman mati dapat diatur sebagai salah satu sanksi pemidanaan dalam UU Tipikor melalui mekanisme revisi di DPR.

“Itu yang pertama kehendak masyarakat, kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU pidana tipikor, itu (bisa) dimasukkan,” kata Jokowi.

Jokowi meyakini, jika ada keinginan dan dorongan kuat dari masyarakat. Maka DPR akan mendengar. Namun, ia menekankan, semuanya akan kembali pada komitmen sembilan fraksi di DPR.