logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Indonesia

Fakta Perpres Bahasa Indonesia, Komunikasi PNS dan Perkantoran Ikut Terimbas

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia pada 30 September 2019. Di Perpres itu disebutkan, Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dari seluruh aspek.

Dari perpres tersebut, banyak kegiatan yang harus menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini untuk memperkuat penggunaan bahasa tersebut.

Beberapa contoh yang diatur adalah, pidato presiden, nota kesepahaman, nama merek, hingga nama bangunan. Bahkan, nama jalan hingga nama perusahaan pun harus menggunakan bahasa Indonesia.

 Baca juga: Perpres Diteken, Nama Perumahan hingga Bandara Wajib Bahasa Indonesia

Oleh sebab itu, Jakarta, Minggu (13/10/2019) perlu mengetahui fakta-fakta yang terdapat dalam Perpres nomo 63 tahun 2019 tersebut. Berikut fakta-faktanya:

 PNS

1. Presiden Wajib Berpidato Bahasa Indonesia di PBB dan Forum Internasional

Perpres ini melengkapi Perpres Nomor 16 Tahun 2010 yang sebelumnya dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Perpres ini juga menyebutkan, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara, paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan.

 Baca juga: Sri Mulyani 'Skak' Pengusaha Properti Lewat Pertumbuhan, Ini Faktanya!

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri,” bunyi Pasal 5 Perpres ini.

Menurut Perpres ini, Presiden dan/atau Wakil Presiden dan pejabat negara yang lain menyampaikan pidato resmi dalam bahasa Indonesia pada forum nasional paling sedikit meliputi:

a. upacara kenegaraan; b. upacara perayaan 17 Agustus dan hari besar nasional yang lain; c. upacara resmi dalam sidang lembaga tinggi negara; d. penyampaian rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah; e. rapat kerja pemerintah atau lembaga tinggi negara; dan f. forum nasional lain yang menunjang pada tujuan penggunaan bahasa Indonesia.

 Baca juga: Lagi Tren Co-Living, Prospek Menggiurkan bagi Investor Properti

“Dalam hal diperlukan untuk memperjelas pemahaman tentang makna pidato, pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan dalam bahasa Indonesia dapat memuat bahasa asing,” bunyi Pasal 15 Perpres ini.

2. Nama Badan Usaha hingga Merek Dagang Wajib Gunakan Bahasa Indonesia

Perpres ini juga menegaskan, Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama merek dagang yang berupa kata atau gabungan kata yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Penggunaan Bahasa Indonesia pada nama merek dagang sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk merek dagang yang merupakan lisensi asing.

Themes
ICO