logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Indonesia

Jokowi Soal Pemekaran Wilayah Papua: Sampai Saat Ini Masih Moratorium

Jokowi Soal Pemekaran Wilayah Papua: Sampai Saat Ini Masih Moratorium Presiden jokowi. ©2017 Biro Pers Setpres

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah masih memberlakukan moratorium pemekaran provinsi baru, termasuk di Papua. Namun, dia tidak menutup ruang aspirasi jika ada warga yang menginginkan adanya pemekaran wilayah.

"Sampai saat ini, urusan pemekaran itu masih moratorium. Tetapi kalau ada aspirasi-aspirasi dari bawah, misalnya di Provinsi Papua, baik itu dari Papua Selatan, Papua Tengah, di pegunungan tengah, saya kira silakan. Namanya aspirasi dari bawah," kata Jokowi saat santap siang bersama wartawan di Istana Kepresidenan, Jakata pusat, Senin (2/12).

Jokowi mengungkapkan, Mendagri Tito Karnavian sudah melaporkan sejumlah aspirasi publik terkait pemekaran di wilayah Papua.

"Kemarin saya mendapatkan informasi dari Mendagri, bahwa aspirasi-aspirasi itu sudah disampaikan ke Mendagri," ungkap Jokowi.

Usulan tersebut masih dikaji oleh pemerintah. Dia ingin ada perhitungan matang terkait pemekaran di bumi Cendrawasih.

"Tentu saja ada kajian-kajian, perhitungan-perhitungan yang dalam, dalam rangka untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan Papua," jelas Jokowi.

1 dari 2 halaman

Sri Mulyani Tunggu Kepastian Hukum

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga angkat bicara soal rencana pembentukan provinsi baru di Papua. Dia mengaku belum menghitung berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut. Kementerian Keuangan masih menunggu kepastian hukum terkait rencana tersebut.

"Kan kalau ada pemikiran atau arah keputusan politik, dalam rangka pembentukan daerah provinsi baru, tentu ada langkah-langkah dari sisi legal, peraturan untuk mendukungnya dan nanti implikasi anggarannya," ujarnya.

Dia mengatakan, penganggaran provinsi baru itu tidak akan menggunakan anggaran 2019. Sebab, menurutnya, tahun ini akan segera berakhir dalam 2 bulan ke depan. Anggaran akan didesain kemudian di tahun-tahun mendatang.

"Saya tidak tahu, anggaran kan di 2019 tinggal 2 bulan lagi. Dari sisi seberapa politik itu diterjemahkan dalam hukum dan kemudian membentuk pemerintahan baru dan konsekuensinya," jelas Sri Mulyani.

Meski demikian Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pembangunan kelengkapan provinsi baru akan dilakukan secara bertahap. "Kan semuanya tidak harus baru, karena dari sisi gedung pemerintah dan lain-lain menggunakan yang ada dulu. Bertahap bisa dipenuhi."

2 dari 2 halaman

Papua Idealnya Terdiri 7 Provinsi

Komisi II DPR menggelar Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa kepala daerah di Papua di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/11). Dalam RDPU itu mereka membahas usulan pemunculan Provinsi Papua Tengah.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan memang idealnya Papua memiliki tujuh provinsi. Namun saat ini baru ada dua provinsi saja.

"Bahwa idealnya tanah papua ini terdiri dari minimal tujuh provinsi karena berasal dari tujuh suku besar. Kita baru punya dua sekarang dan saya kira kalau kita melihat dinamika yang terjadi hingga saat ini," kata Doli dalam RDPU. [ray]

Baca juga:
Ini 7 Wilayah Adat yang Jadi Dasar Ide Pemekaran Papua Menjadi 7 Provinsi
Rapat dengan Kepala Daerah, DPR Sebut Papua Idealnya Punya 7 Provinsi
Upaya Pembentukan Kabupaten Bogor Barat Dinilai Sulit Terwujud
Gerindra akan Tanya Soal Pemekaran Papua Saat Rapat Komisi II dengan Mendagri
Menko Polhukam Anggap Wajar Ada Penolakan Rencana Pemekaran Papua

Berikan Komentar

Komentar Pembaca

Themes
ICO