Indonesia

KemenPAN-RB Minta Inspektorat Pemda Buat Aturan Rinci Atasi Konflik Kepentingan

Jakarta -

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebenarnya telah mengeluarkan aturan terkait pedoman umum penanganan konflik kepentingan yakni PermenPAN-RB Nomor 37 Tahun 2012. Namun, KemenPAN-RB menyebut belum semua instansi pemerintahan menindaklanjuti aturan tersebut.

"PermenPAN-RB Nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman umum penanganan tentang benturan kepentingan. Karena ini sifatnya pedoman umum maka di dalamnya tentu masih terdapat yang mesti ditindaklanjuti oleh masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Sayangnya sampai 8 tahun sejak diterbitkan ini di beberapa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah belum menindaklanjutinya dengan aturan yang lebih rinci," kata Plt Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas KemenPAN-RB, Jufri Rahman dalam webinar bertemakan 'Pencegahan dan Pengelolaan Konflik Kepentingan', Selasa (19/5/2020).

Padahal, menurutnya, para pejabat di instansi pemerintah, baik kementerian/lembaga hingga pemerintahan daerah rawan terjadi konflik kepentingan ketika menjabat. Jufri mengungkapkan pejabat yang paling rawan terjebak dalam konflik kepentingan yakni pejabat level eksekutif.

"Pejabat yang potensi memiliki benturan kepentingan itu ada 3 bidang, eksekutif ini yang paling banyak, kemudian yudikatif kemudian pejabat lain yang diangkat oleh presiden dan menteri, ini termasuk staf khusus dan ini telah membuat heboh Indonesia dengan keterlibatan stafsus milenial presiden dalam hal yang dianggap syarat akan konflik kepentingan," ujarnya.

Ia menyebut para pejabat di level eksekutif ini paling rawan terjebak konflik kepentingan karena sebagai pengambil kebijakan dan perencanaan. Terutama pejabat yang berada di pemerintahan daerah.

"Ini tantangan yang kita hadapi di daerah kenapa orang selalu abai terhadap benturan kepentingan. Ini hal yang samar-samar, maksudnya sanksi untuk benturan kepentingan itu tidak setegas terhadap sanksi gratifikasi atau korupsi," ucapnya.

Untuk itu, Jufri berharap inspektorat di pemerintahan daerah mulai provinsi hingga kabupaten/kota membuat aturan rinci mengenai penanganan konflik kepentingan ini. Penyusunan aturan itu berpedoman kepada PermenPAN-RB Nomor 37 Tahun 2012.

"Pesan saya supaya kepala inspektorat provinsi dan kabupaten/kota segara menindaklanjuti PermenPAN 37 ini dalam bentuk aturan yang lebih rinci yang bisa dioperasionalkan di lapangan," tuturnya.

(ibh/zak)

Football news:

Alli will not play against Arsenal due to injury
Jose Mourinho: I Believe Tottenham can win trophies under me
Pep Guardiola: Second place in the Premier League is more important than winning English cups
The 1966 world champion Jack Charlton has died at the age of 85
Smart ticket sales in Poland: roommates sit next to each other, social stations are created automatically, and attendance increases by 20%
A gay player from the Premier League wrote an anonymous letter published in The Sun: I hope that one day I will be able to confess. I feel trapped
Zinedine Zidane: what Courtois does in every game is phenomenal