logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Indonesia

Ketua DPD Dukung Pindah Ibu Kota ke Kalimantan

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku mendukung rencana pemerintah memindah ibukota negara di Pulau Kalimantan.

"Kami mendukung rencana Pemerintah untuk segera merealisasikan pemindahan Ibukota negara ke Pulau Kalimantan," katanya dalam Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (16/8/2019).

OSO menyatakan, DPD RI sebagai representasi daerah akan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan fungsi pengawasan yang ada, kata dia, DPD akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas RAPERDA dan PERDA sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD," ujar dia.

"DPD RI merasa perlu melakukan hal ini guna memastikan bahwa seluruh daerah yang ada agar tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar dia.

Oso juga mengatakan, Presiden Jokowi telah menepati janjinya dalam menjalankan visi dan misinya.

Misalnya, kata dia, BBM satu harga, pembangunan infrastruktur, hingga keberhasilannya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen per tahun sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan hingga menjadi 9,66 persen pada tahun 2018.

"Dengan prinsip 'desa maju, wong cilik gumuyu', kami juga mengapresiasi atas telah tersalurkannya anggaran dana desa hingga mencapai Rp 257 triliun. Dan dengan keyakinan bahwa Indonesia akan maju jika daerah-daerahnya maju, maka kami mendorong agar dalam 5 tahun ke depan, alokasi dana desa tersebut dapat terus ditingkatkan," kata dia.

Termasuk, kata dia, dukungan pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung perekonomian nasional.

"Di sisi lain yang perlu mendapat perhatian adalah pembentukan regulasi khusus terkait dengan pembangunan daerah kepulauan sebagai salah satu solusi dalam menghilangkan kesenjangan," tandas Oso. [rok]

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO