Indonesia

KPK Desak Presiden Cabut Delik Korupsi di RUU KUHP

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak presiden menginstruksikan langsung bawahannya untuk memperhatikan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang memuat pasal-pasal tindak Pidana khusus seperti korupsi. Lembaga yang dikepalai Agus Raharjo cs ini meminta orang nomor satu di Indonesia tersebut bisa mengambil sikap perihal ancaman nyata terhadap pelemahan pemberantasan korupsi.

"Kalau surat untuk presiden dikirim sekitar tahun 2017 seingat saya waktu itu. Ada 5 kali. Respons yang kita harapkan bukan balasan surat ya, tapi ada instruksi yang disampaikan ke bawahan presiden, apakah itu menteri Hukum dan HAM atau kemudian kepada tim perumus agar hal-hal tersebut (pasal Tipikor di RKUHP) diperhatikan," ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/6).

Hal tersebut penting dilakukan, pasalnya lembaganya menilai dimasukkannya delik tindak pidana khusus seperti pasal korupsi masuk RUU KUHP akan membuat pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan mundur. Apalagi, dalam RUU KUHP tersebut, terkesan melemahkan lembaga antirasuah dengan memberikan ancaman pidana yang lebih rendah dan keringanan hukuman untuk perbuatan-perbuatan para tersangka atau terdakwa kasus korupsi.

Gedung KPK
Gedung KPK Merah Putih (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

Atas adanya ancaman nyata ini, KPK pun mendesak agar presiden segera mengambil tindakan. Pasalnya, RUU KUHP tersebut akan segera disahkan pada Agustus 2018.

"Kami percaya presiden membaca dan juga sudah membahas hal tersebut. Namun, dalam kondisi saat ini karena diinformasikan Agustus akan disahkan, sementara waktu semakin pendek, kalau dari bulan Mei, Juni efektif dan Juli, jadi 2-3 bulan ke depan, sangat menentukan bagi pemberantasan korupsi nantinya," jelasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, KPK menolak masuknya pasal-pasal Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Penolakan tersebut lantaran menurut KPK, RUU KUHP itu memiliki disparitas atau perbedaan yang cukup jauh dengan UU Tipikor yang selama ini digunakan KPK, yakni UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam RUU KUHP tidak mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Padahal, uang pengganti diperlukan untuk mengganti kerugian uang negara atau asset recovery akibat tindak pidana korupsi tersebut.

Tak hanya itu, aturan-aturan baru yang diadopsi dari United Nation Convention Anti-Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU nomor 7 tahun 2006 seperti korupsi di sektor swasta dan lain-lain berisiko tidak dapat ditangani oleh KPK.

Dalam RUU KUHP ini juga diatur pembatasan penjatuhan pidana secara kumulatif. RKUHP mengatur pengurangan ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat tindak pidana korupsi. Juga, terjadi penurunan ancaman pidana denda terhadap pelaku korupsi. Hal itu berbeda dengan UU Tindak Pidana Korupsi saat ini. ‎

(ipp/JPC)

Football news:

Bonucci on Juve's draw with Atalanta: We must look at the result. This is how Championships are won
Sterling surpassed Yaya Toure to become Manchester City's 2nd goalscorer in the history of the Premier League
Gasperini on two penalties for Juve: They are above any rules in Italy. Did we have to cut off our hands?
Sarri Pro 2:2 with Atalanta: We played with one of the best teams in Europe right now
Pep Guardiola: Manchester City have won a place in the Champions League on the pitch. I hope that UEFA will allow us to play
Atalanta extended their unbeaten streak to 14 games and is ranked 3rd in Serie A
Ronaldo scored his 27th goal in Serie A, converting a penalty in the game against Atalanta. Immobile has 29 balls