logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Indonesia

KPU Tunggu Pengunduran OSO Sampai Pukul 00.00 WIB

KPU Tunggu Pengunduran OSO Sampai Pukul 00.00 WIB

Komisi Pemilihan Umum RI tetap menunggu pengunduran diri Oesman Sapta Odang (OSO) dari jabatan Ketua Umum Partai Hanura sampai dengan malam ini pukul 00.00 WIB. (dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) tetap menunggu pengunduran diri Oesman Sapta Odang (OSO) dari jabatan Ketua Umum Partai Hanura sampai dengan malam ini pukul 00.00 WIB. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengatakan, walaupun lewat kuasa hukumnya OSO bersikukuh tidak mau mengundurkan diri, namun KPU masih menunggu surat dari OSO.

"Bahwa 22 Januari adalah tenggat waktu terakhir bagi Pak OSO untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Kami bersama-sama menunggu sampai pukul 00.00 WIB‎," ujar Wahyu di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/1).

"Karena kewajiban KPU ya menunggu sebagaimana surat yang kami sudah berikan kepada Pak OSO (menunggu pengunduran diri OSO)," tambahnya.

Wahyu menyadari keputusan KPU ini rawan dengan gugatan hukum. Keputusan yang diambil KPU juga bukan persorangan melainkan kolektif kolegial. Sehingga apabila ada gugatan hukum, maka dihadapi secara bersama.

Wahyu menyampaikan, keputusan KPU ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang calon anggota DPD RI masuk dalam kepengurusan partai politik.

"Terkait dengan keputusan KPU tentu saja seluruh anggota KPU bertanggung ‎jawab atas keputusannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) terus berusaha supaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan namanya dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD RI periode 2019-2024.

Terbaru, OSO lewat kuasa hukumnya Herman Abdul Kadir melaporkan KPU ke Polda Metro Jaya. Hal itu karena para komioner KPU dianggap tidak patuh terhadap putusan PTUN dan Bawaslu yang meminta KPU memasukkan nama OSO ke dalam DCT.

Editor           : Estu Suryowati
Reporter      : Gunawan Wibisono

Themes
ICO