logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Indonesia

Parpol Sayap Kanan Australia Cari Dana ke AS Untuk Perlunak UU Senjata

Partai sayap kanan Australia, One Nation, diketahui berusaha mencari dana dari lobi senjata berpengaruh di AS, NRA. Sebagai imbalan, One Nation menjanjikan untuk memperlunak UU Senjata di Australia yang selama ini dikenal sangat ketat.

One Nation Minta Dana ke AS:

Partai One Nation dipimpin Pauline Hanson, yang kini duduk sebagai senator. Partai ini memiliki kebijakan anti imigran dan anti Islam. Bahkan, Senator Pauline pernah menyatakan warga Australia harus "divaksinasi" dari Islam.

Kepala staf Pauline, James Ashby, dan pemimpin One Nation cabang Queensland, Steve Dickson, terekam melakukan serangkaian rapat dengan NRA di Washington pada September 2018.

Rekaman itu dilakukan secara diam-diam oleh Rodger Muller, warga Australia yang menyamar sebagai pengacara pada organisasi palsu yang disebut Gun Rights Australia.

Muller berhasil mengatur pertemuan antara kedua pihak, serta pertemuan pengurus One Nation dan perwakilan dari Koch Industries, perusahaan donatur kelompok konservatif di AS.

Laporan ini telah disiarkan oleh jaringan TV Al Jazeera pada Senin (25/3/2019) malam dan akan ditayangkan ulang oleh ABC TV pada Selasa dan Kamis pekan ini.

Dalam rapat dengan NRA, Steve Dickson sesumbar partainya memegang kendali keseimbangan suara di Senat, sehingga bisa mengendalikan arah kebijakan pemerintah, termasuk dalam urusan senjata.

Upaya mendapatkan donasi dari NRA dan pendukung senjata AS lainnya dilakukan pengurus One Nation beberapa minggu sebelum Australia mengubah UU Pemilu untuk melarang donasi asing kepada parpol di Australia.

Rekaman ini tidak menunjukkan apakah One Nation berhasil mendapat dana dari NRA, Koch Industries atau pihak lainnya di AS.

Dalam tanggapannya kepada ABC, One Nation menyatakan pihaknya "selalu mematuhi hukum" dan "mendukung hak kepemilikan senjata yang sah".

Sebelum berkunjung ke Washington September lalu, Ashby dan Dickson sempat mendiskusikan apa yang ingin mereka dapatkan dari perjalanan itu.

"Jika NRA ingin menggalang pendukung mereka di Australia, itu satu permulaan," kata Ashby.

"Dua, saya ingin sekali mendapatkan perangkat lunak mereka. Dan tiga, jika mereka bisa membantu dengan sumbangan, bagus sekali," kata kepala staf Senator Pauline Hanson ini.

Kedua orang itu juga optimis bisa menambah jumlah kursi di parlemen jika punya lebih banyak dana kampanye.

Dickson: "Jika kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu, bayangkan, kita bisa mengubah Australia."

Muller: "Jika One Nation bisa mendapatkan $ 10 juta."

Ashby: "Kita akan merebut delapan kursi Senat."

Dickson: "Itu menjamin kita sebagai penyeimbang kekuatan, kita akan pegang Pemerintah."

Ashby dan Dickson kemudian bertemu dengan sejumlah petinggi NRA dan membahas donasi, UU Senjata serta strategi komunikasi dan politik.

Dalam salah satu rapat, penghubung media NRA Lars Dalseide mengajari mereka cara menghadapi pengeritik jika terjadi penembakan massal.

Dalseide: "'Berani-beraninya kamu berdiri di atas kuburan korban anak-anak demi agenda politikmu. Itu contoh cara mempermalukan mereka."

Dickson: "Saya suka itu."

Investigasi Al Jazeera menunjukkan Ashby dan Dickson sesumbar ke pihak NRA bahwa partai mereka memprioritaskan untuk memperlunak UU Senjata Australia

Dalam rapat lainnya, Dickson meminta NRA menghubungkan mereka dengan pihak lain yang dapat membantu One Nation.

"Kami kekurangan uang. Kami kekurangan orang di lapangan," katanya.

NRA menyarankan mereka bertemu dengan perwakilan Koch Industries, perusahaan yang juga donatur politik konservatif.

Dalam perjalanan untuk bertemu Koch Industries, Rodger Muller bertanya kepada kedua pengurus One Nation berapa besar dana yang mereka inginkan.

Muller: "Jika kita sampai pada titik di mana kita dapat berbicara tentang angka, berapa yang kalian pikirkan?"

Dickson: "Saya sedang berpikir 10 (juta dolar)."

Ashby: "Bukan. Saya berpikir 20."

Dalam rapat dengan Koch Industries, Dickson sesumbar partainya dapat "mengubah sistem pemungutan suara" jika memiliki lebih banyak dana.

Ujung-ujungnya, katanya, adalah masalah pendanaan.

"Kita dapat mengubah sistem pemilu di negara kita, cara orang beroperasi, jika kita punya uang," katanya.

"Bahan-bahannya sudah ada, kami hanya tidak punya bensin untuk menjalankan mesin," tambahnya.

Dickson, Ashby dan perwakilan Koch Industries juga membahas aturan mengenai keharusan menyebutkan donasi politik di Australia.

Ironisnya, dua bulan kemudian saat Senat Australia membahas UU donasi politik asing, Senator Pauline Hanson dengan keras mengecam donasi asing tersebut.

"Dana asing tidak seharusnya berpengaruh pada panggung politik kita. Saya percaya donasi asing harus dihentikan," kata Pauline saat itu.

Kini Australia melarang adanya donasi asing bagi parpol di negara itu.

Kepala staf Pauline, James Ashby, tampaknya menyadari jika informasi lobi mereka ke AS bocor, akan membahayakan partai mereka.

Sosok Ashby ini sebelumnya telah terlibat berbagai kontroversi dalam politik Australia.

Dia pernah menjadi bekerja untuk Ketua DPR Peter Slipper, dan kemudian menuduhnya melakukan pelecehan seksual.

Bulan lalu, Ashby dikenakan larangan memasuki Gedung Parlemen karena terlibat perselisihan fisik dengan Senator Brian Burston, yang membelot dari One Nation.

Meski Pauline tidak ikut ke Washington, tapi dia diketahui mendiskusikan hal itu dengan Ashby dan Muller.

Dalam tanggapannya, Ashby menuduh Al Jazeera sebagai "propaganda milik Pemerintah Qatar yang mendukung kelompok ekstremis Islam dan bukan organisasi media yang sah".

"One Nation diundang oleh Rodger Muller, yang kini diketahui bekerja untuk Al Jazeera, untuk bertemu dengan NRA, para pengusaha Amerika dan jamuan makan malam Kongres," katanya.

"One Nation meminta Al Jazeera untuk menunjukkan transparansi sepenuhnya dan merilis konteks percakapan yang terjadi," tambahnya.

Ashby juga menyatakan masalah ini telah dilaporkan badan intelijen ASIO dan Kepolisian Federal Australia terkait campur tangan asing dalam politik Australia.

"One Nation menjadi sasaran karena pendekatan kerasnya mengurangi jumlah imigrasi dan larangan bepergian ke negara-negara yang terkait terorisme," katanya.

Dia juga mengatakan One Nation sangat mendukung hak kepemilikan senjata yang sah di Australia.

Simak beritanya selengkapnya dalam Bahasa Inggris di sini.

Themes
ICO