logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Indonesia

Penambahan Jabatan Presiden, Jokowi: Tidak Usah Amandemen UUD 1945

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Gunawan Wibisono

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa geram dengan adanya usulan amandemen UUD 1945 terkait penambahan jabatan kepala negara. Jokowi menegaskan, lebih baik tidak perlu melakukan amandemen UUD 1945 apabila melebar sampai ke penambahan jabatan kepala negara. Sehingga

‎”Pesiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usah amendemen,” ‎ujar Jokowi di kompleks istana kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12).

Adapun amandepen UUD 1945 hanya ingin menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal tersebut yang diusulkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa saya produk pemilihan langsung. Saat itu waktu ada keinginan amandemen, apa jawaban saya? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana,” katanya.

Sekadar informasi, Fraksi Partai Nasdem yang mengusulkan penambahan jabatan Presiden Indonesia menjadi tiga periode. Padahal saat ini hanya dibatasi dua periode.

Sementara, Ketua DPP ‎PSI Tsamara Amany mengusulkan tujuh tahun masa Presiden Indonesia. Berikut juga jabatan itu hanyalah satu periode. Sehingga tidak ada lagi jabatan dua periode.

Menurut Tsamara‎, jika Presiden Indonesia jabatannya tujuh tahun, maka akan fokus bekerja maksimal mungkin. Termasuk juga fokus bekerja untuk rakyat Indonesia dan tak memikirkan pemilu berikutnya.

Themes
ICO