logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Indonesia

Perpres Mobil Listrik, Toyota: PPnBM amp; Insentif Produksi Harus Diimplementasikan Dulu

JAKARTA - Pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) terkati mobil listrik yang telah ditandatangani Presiden Jokowi, membuat salah satu produsen otomotif terbesar di Indonesia masih menunggu implementasi kebijakannya.

Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmy Suwandi mengungkapkan, masih harus menunggu implementasi pemerintah dari kebijakan yang dinilai akan membantu Toyota dalam melakukan produksi mobil listrik di Indonesia.

 Menperin di GIIAS tinjau mobil listrik

"Dua kebijakan itu yakni terkait Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan insentif produksi dalam negeri yang akan kami tunggu implementasinya dari pemerintah," katanya di Jakarta.

Ia menambahkan dengan implementasi kebijakan tersebut, Toyota yakin langkahh pemerintah terhadap target kendaraan elektrifikasi sebesar 20 persen yang akan dicapai pada 2025 akan tercapai. Sedangkan Toyota sendiri mengklaim siap dengan produksi lokal dengan TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) yang telah disyaratkan pemerintah.

 

"kita siap dengan produksi lokal yang menggunakan komponen dalam negeri, sebagai aturan yang tertuang dalam Perpres kendaraan listrik yang telah disahkan Presiden," pungkasnya.

Berikut isi Perpres kendaraan listrik yang telah ditandatangani Presiden Jokowi:

 Mobil listrik Toyota

Tertuang dalam Perpres pasal 8 berikut pernyataan lengkapnya :

(1) Industri KBL Berbasis Baterai dan industri komponen KBL Berbasis Baterai wajib mengutamakan penggunaan TKDN dengan kriteria sebagai berikut:

a. Untuk KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/atau tiga tingkat penggunaan komponen dalam negeri sebagai berikut:

1) Tahun 2019 sampai dengan 2023, TKDN minimum sebesar 40% (empat puluh per seratus);

2) Tahun 2024 sampai dengan 2025, TKDN minimum sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan

3) Tahun 2026 dan seterusnya, TKDN minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus),

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO