logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
o
q
y
Nothing found
ICO
starBookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Indonesia

Pimpinan DPR dari PDIP Dilantik Selasa

Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo memastikan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) telah sah untuk digunakan. Hasil revisi disepakati mengatur penambahan kursi pimpinan DPR untuk PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2014. 

"UUMD3 hari ini mulai berlaku dan pelantikan wakil ketua DPR RI dari PDIP dilaksanakan Selasa pekan depan (20 Maret 2018)," kata Bamsoet, sapaan dia, melalui pesan singkat, Kamis 15 Maret 2018. 

DPR bisa melantik pimpinan baru tambahan meski Presiden Joko Widodo tak juga menandatangani UU tersebut. Pasal 73 ayat 1 dan 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Aturan Perundang-undangan menyebutkan presiden mengesahkan UU dengan menandatangani RUU hasil persetujuan pemerintah dan parlemen selama 30 hari sejak disetujui. 

Bamsoet menjelaskan, jika dalam 30 hari presiden tidak menandatangani, RUU tetap sah menjadi UU. Dia pun berharap Presiden Jokowi tak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dalam menyikapinya masalah ini. 

"Kami berharap Perppu tidak perlu dikeluarkan karena tidak ada kepentingan yang memaksa, hanya ada ketidaksesuaian," ucap Politikus Golkar ini. 

Pengesahan UU MD3 ini masih menuai polemik. Beberapa aturan dalam UU yang disahkan pada 12 Februari 2018, mendapat protes keras dari masyarakat karena dianggap mengancam kebebasan dan demokrasi.

Baca: Jokowi Sebut DPR Minta Banyak Pasal di UU MD3

Aturan yang dimaksud yaitu pasal 73 yang mengatur tentang menghadirkan seseorang dalam rapat DPR RI atas bantuan pihak kepolisian. Kedua, Pasal 245 yang mengatur anggota DPR RI tidak dapat dipanggil aparat hukum jika belum mendapatkan izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan izin tertulis dari presiden.

Terakhir, Pasal 122 huruf K. Aturan tersebut mengatur kewenangan MKD menyeret siapa saja ke ranah hukum jika melakukan perbuatan yang patut diduga merendahkan martabat DPR dan Anggota DPR.

Bamsoet meminta masyarakat tak perlu berpolemik terkait tiga pasal tersebut. Dia menyebut pihak yang tidak setuju bisa menggugat aturan produk undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah aturan tersebut mulai berlaku.

(OGI)