logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Indonesia

PKS Desak PBB Turun Tangan Cegah Korban Sipil di Kashmir

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono

JawaPos.com – Situasi Kashmir memanas setelah 5 Agustus 2019 India mencabut status otonomi khusus (Otsus) di wilayah itu. Padahal otsus itu sudah berlangsung tujuh dekade.

Situasi ini disebut-sebut telah menimbulkan reaksi Pakistan dan otoritas Kashmir di bagian Pakistan hingga menyebabkan pecah konflik di perbatasan India-Pakistan. Imbasnya 35 orang meninggal dunia dan ratusan luka-luka.

Pencabutan otonomi khusus Kashmir bagian India sendiri membuat militer dan paramiliter India merangsak masuk Kashmir, menerapkan jam malam, memblokir internet dan komunikasi luar, termasuk membatasi aktivitas warga Khasmir dan dikabarkan bertindak represif.

Merespon hal itu Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini merasa prihatin, pasalnya kondisi Kashmir yang mencekan dan menimbulkan derita masyarakat sipil khususnya wanita, orang tua dan anak-anak.

“Kita tahu konflik di Kashmir mengalami eskalasi dalam beberapa pekan ini. Minimnya akses informasi keluar karena pembatasan akses komunikasi membuat kita tidak tahu persis yang terjadi di sana,” ujar Jazuli dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.

Tapi dari informasi berkembang, lanjut Jazuli, suasana di kawasan konflik tersebut masih mencekam dan warga Kashmir bagian India sangat tertekan akibat blokade militer juga paramiliter India.

“Tentu kita prihatin atas kondisi ini dan meminta India segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil,” imbuhnya.

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, dunia internasional khususnya PBB tidak boleh tinggal diam, demi keselamatan warga sipil harus meminta India dan Pakistan yang berkonflik atas wilayah tersebut untuk menyelesaikan masalah secara damai agar tidak timbul korban sipil akibat meluasnya konflik.

“Demikian halnya Pemerintah RI harus lebih pro aktif melihat masalah ini atas nama kemanusiaan, keselamatan, dan perlindungan warga sipil. Dan atas nama kemanusiaan dan perdamaian dunia Indonesia tidak boleh tinggal diam,” tegasnya.

Untuk itu, Jazuli meminta Menteri Luar Negeri melakukan diplomasi damai kepada India dan Pakistan agar kondisi Kashmir kembali normal dan warga sipil terlindungi. Apalagi Indonesia saat ini menjabat Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.

“Kiprah Indonesia bukan saja diuji tapi juga sangat diharapkan dalam mewujudkan perdamain dunia,” pungkasnya.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO