Indonesia

PMK 89/2020 Mudahkan Pelaku Usaha Pertanian Bayar Pajak

JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan aturan terkait pungutan pajak hasil pertanian melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 89/PMK.010/2020. Aturan ini diklaim dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha tani.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, pelaku usaha tani dapat memilih mekanisme normal atau menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak yaitu 10 persen dari harga jual. Sehingga, tarif efektif PPN menjadi satu persen dari harga jual.

“Ini memberikan kejelasan agar teman-teman di sektor pertanian mudah membayar pajak,” kata Febrio dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (6/8).

Febrio menekankan, pajak tersebut dikenakan pada pelaku usaha tani dengan omzet di atas Rp 4,8 miliar per tahun. “(tetapi) PPN dipungut oleh badan usaha industri (yang mengambil barang hasil pertanian) tersebut, sehingga petani tidak perlu memungut dan menyetor PPN,” jelasnya.

Febrio mencontohkan, barang hasil pertanian yang dapat menggunakan nilai lain yakni barang hasil perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias dan obat, hasil hutan kayu, serta hasil hutan bukan kayu.

Football news:

Liverpool 4 seasons in a row, cannot get past the 5th round of the League Cup and 2012 wins the tournament
Leno - first Arsenal goalkeeper in 8 years not to miss at Anfield
Drogba's friend came to Lazio from Serie B. Fans jokingly call him the new Kante and blame bosses for weak transfers
Barca defender Langle removed in the first half of the match with Celta for two yellow cards
Kane scored a hat-trick against Maccabi. He has 5 goals in 3 Europa League qualifiers
The Premier League will lobby the IFAB for changes to the hand rule
Inter wants to rent Alonso with a mandatory buyout for 12 million euros