logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Indonesia

Polemik RKUHP, Menkumham Klarifikasi Tentang Pasal Gelandangan Didenda Rp1 Juta

JAKARTA - Menkumham, Yasonna Hamonganan Laoly mengklarifikasi ‎soal pasal dan norma dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menuai kontroversi. Salah satunya, Pasal 431 tentang pemidanaan gelandangan.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa 'Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I'.

Pasal ini menuai kontroversi, sebab gelandangan terancam pidana denda kategori I yakni sebesar Rp1 juta. Kata Yasonna, pasal penggelandangan tersebut sebenarnya sudah diatur dalam KUHP yang saat ini berlaku.

Ilustrasi

Bahkan, KUHP yang merupakan warisan Belanda itu menerapkan pidana kurungan. Di mana, dalam Pasal 505 Ayat (1) KUHP berbunyi, 'Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan'.

"Pengemis ada di KUHP. Kita atur justru kita mudahkan, kita kurangi hukumannya," kata Yasonna di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2019).

Baca Juga : Polemik RKUHP, Yasonna Bicara soal Pasal Unggas hingga Penghinaan Presiden

Yasonna mengatakan dalam RKUHP, gelandangan yang ditangkap dapat didenda atau berdasarkan putusan hakim dimasukkan dalam pelatihan agar dapat bekerja. Hal ini berbeda dengan KUHP yang mengatur pidana penjara atau perampasan kemerdekaan.

"Dimungkinkan dengan hukuman kerja, ditangkap gelandangannya disuruh bekerja oleh hakim. Ini kalau dalam hukum Belanda itu perampasan kemerdekaan penjara, kalau dalam KUHP sekarang gelandangan itu ditangkap dimasukan dipidana, diambil kemerdekannya. Kalau ini tidak, disuruh kerja pengawasan kerja sosial. Tujuannya demikian," ucapnya.

(aky)

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO